Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026 melaporkan peningkatan produksi beras serta surplus pada delapan komoditas pangan nasional. Meskipun demikian, harga pangan di tingkat konsumen tetap tinggi disebabkan oleh rantai pasok yang panjang, distribusi yang tidak merata, dan persaingan yang ketat dalam bahan baku.
Eliza Mardian, peneliti dari CORE Indonesia, menyatakan bahwa kebijakan pangan perlu diubah untuk meningkatkan distribusi, keterjangkauan harga, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam dua tahun pemerintahan ini, sektor pangan nasional menunjukkan penguatan melalui peningkatan produksi dan cadangan pangan, meskipun harga pangan masih menjadi masalah.
Eliza menjelaskan bahwa produksi beras pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, meskipun menghadapi tantangan cuaca seperti El Nino, kinerja produksi tetap kuat, dengan data BPS menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,07 persen pada produksi beras antara Januari hingga Agustus 2026.
Proyeksi neraca pangan dari Bapanas untuk tahun 2026 memperkirakan produksi beras sekitar 34,76 juta ton, yang melebihi kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,2 juta ton, sehingga masih ada surplus. Pemerintah mengklaim bahwa delapan komoditas, termasuk beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, serta cabai, telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca tahun 2026.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog berada di kisaran 4,5 hingga 4,56 juta ton pada Oktober 2026, sementara pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog telah melebihi target 4 juta ton. Namun, Eliza mengingatkan bahwa klaim swasembada perlu diteliti lebih lanjut, karena meskipun indikator produksi menunjukkan surplus, masalah di hilir seperti ketersediaan yang tidak merata dan fluktuasi harga masih menjadi tantangan.
Dia menambahkan, "Surplus agregat tidak otomatis berarti ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah." Persoalan yang belum sepenuhnya teratasi meliputi disparitas harga antar daerah, kehilangan hasil panen yang tinggi, serta kurangnya informasi yang simetris antara petani, pedagang, dan konsumen.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, ditambah dengan penyerapan aktif oleh Bulog, telah memberikan kepastian pasar bagi petani dan mencegah penurunan harga saat panen. Penurunan harga eceran pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga berkontribusi dalam menekan biaya produksi, meskipun dampaknya belum signifikan karena biaya tenaga kerja dan sewa lahan masih mendominasi.
Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat setelah harga gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram memberikan sinyal positif dalam rasio harga. Namun, meskipun ada perbaikan, keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih menjadi masalah, dengan harga beras medium nasional berkisar antara Rp14.600 hingga Rp15.000 per kilogram, mengalami kenaikan di lebih dari seratus kabupaten/kota.
Surplus produksi secara agregat tidak serta merta menurunkan harga di daerah yang mengalami defisit akibat hambatan distribusi antar pulau dan panjangnya rantai pasok.