Friday, 20 November 2026
Nasional

Ketua DPD Minta Penanganan Karhutla Diperkuat, Tak Hanya Fokus Padamkan Api

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak hanya berfokus pada pemadaman. Ia meminta penguatan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap, serta pemulihan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan setelah kondisi darurat berakhir.

D
dlilamndn
04 November 2026 72 pembaca
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah memperkuat pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan dampak kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat terdampak.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah memperkuat pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan dampak kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat terdampak.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh. Menurutnya, upaya tersebut harus mencakup pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Sultan menilai penanganan karhutla tidak seharusnya hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu menerapkan langkah komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak karhutla memperoleh perlindungan dan penanganan yang memadai.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Jadi Perhatian

Sultan menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman api. Penindakan terhadap korporasi maupun individu yang terbukti sengaja membakar lahan juga harus dilakukan secara tegas.

"DPD RI mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja," ujarnya.

Menurut Sultan, kejadian karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mitigasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Evaluasi tersebut diperlukan agar langkah pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran berlangsung.

Selain persoalan lingkungan, ia mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Paparan asap berpotensi memicu gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil juga membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pendirian posko aman asap di wilayah terdampak.

Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dampak karhutla, lanjut Sultan, tidak hanya dirasakan pada sektor lingkungan dan kesehatan. Kabut asap juga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, membatasi mobilitas warga, menghambat transportasi, hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian lokal.

Ia meminta pemerintah memperhitungkan kerugian sosial dan ekonomi tersebut melalui program pemulihan yang terencana. Upaya pemulihan dinilai tetap diperlukan meskipun status darurat kebakaran telah berakhir.

Sultan menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

"Lebih dari itu, DPD RI mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, melainkan juga mengoptimalisasi penanganan dan pemulihan dampak Karhutla yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tutur Sultan.


sumber : https://nasional.kompas.com

// Artikel Terkait