Friday, 20 November 2026
Nasional

Keterlibatan Anggota TNI dalam Kasus Korupsi Dana Bencana Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya peran anggota TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi dana bencana yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK bekerja sama dengan...

L
Lucas Fabian
21 October 2026 75 pembaca
Lima orang keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di BNPB. (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)
Lima orang keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di BNPB. (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus korupsi dana bencana yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam proses hukum yang sedang berlangsung, KPK juga menjalin kerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan hal tersebut saat membahas kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terkait kasus ini. "Nanti kita lihat ya, perkembangannya seperti apa (memeriksa Letjen TNI Suharyanto)," ungkap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (20/10/2026).

Ia menambahkan bahwa KPK berkoordinasi secara intensif dengan Puspom TNI karena ada dugaan keterlibatan oknum TNI aktif dalam konstruksi perkara ini. "Sehingga nanti kita bisa bersama-sama dalam proses penyidikan berikutnya," tambahnya.

Budi menjelaskan bahwa pemanggilan Letjen TNI akan bergantung pada perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Saat ini, dua dari lima tersangka yang ditetapkan adalah tenaga ahli Kepala BNPB, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga, di mana Bima merupakan adik dari Suharyanto.

Satu tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Budi menegaskan bahwa KPK saat ini berkoordinasi aktif dengan Puspom TNI dalam menangani dugaan korupsi dengan nilai mencapai Rp 148 miliar.

"Untuk koordinasi dengan Puspom TNI ini secara intensif juga sejak awal sudah kami lakukan dan tentunya kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih dukungan penuh Puspom TNI kepada KPK untuk proses hukum perkara ini," jelas Budi.

Ia juga menambahkan bahwa KPK akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemanggilan para pihak yang terlibat. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di delapan lokasi terkait kasus ini, yang dilakukan oleh tim penyidik sejak Kamis (15/10/2026) hingga Senin (19/10/2026).

"Objek-objek penggeledahannya yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi," kata Budi.

Penggeledahan juga dilakukan di Kantor BNPB yang terletak di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, pada hari Kamis (15/10/2026). Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan korupsi dana bencana, termasuk tiga unit mobil.

"Penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta 3 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," ungkap Budi.

Ia menambahkan bahwa tim penyidik akan menelaah, menganalisis, dan memverifikasi barang bukti yang telah ditemukan. "Masih proses hitung. Masih proses hitung, karena ini memang ditemukan dalam serangkaian kegiatan penggeledahan. Penggeledahannya tidak sedikit, ada di delapan lokasi, tentu butuh proses," tutupnya.

// Artikel Terkait