Fenomena El Nino kini kembali mengancam Indonesia, negara kepulauan di kawasan tropis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim akibat pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan penurunan curah hujan yang signifikan di berbagai wilayah di tanah air. Dampak dari El Nino tidak hanya berupa peningkatan suhu, tetapi juga berpotensi mengakibatkan keterbatasan air bersih serta masalah ketahanan pangan.
Diperkirakan, El Nino akan membawa musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, dengan sejumlah daerah berisiko mengalami kekeringan ekstrem yang akan berdampak langsung pada sektor pertanian. Di Lampung, misalnya, kekeringan sudah mulai dirasakan. Sawah yang bergantung pada hujan kini kering dan retak akibat minimnya pasokan air sejak pertengahan Mei 2026, dan beberapa tanaman padi yang berusia sekitar 25 hari mulai mati.
Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
Selain kekeringan, ancaman serius lainnya adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kelembapan udara yang menurun, potensi munculnya titik api menjadi lebih tinggi, terutama di daerah rawan seperti Sumatera dan Kalimantan. "Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar," ungkap Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.
Dampak El Nino juga meluas ke sektor ekonomi, di mana penurunan produksi pertanian akibat kekeringan dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pangan dan berpotensi memicu inflasi. Komoditas seperti beras, cabai, dan sayuran menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga karena gangguan pasokan. Sektor energi dan ketersediaan air juga terpengaruh, di mana penurunan debit air di waduk dan sungai dapat mengganggu pasokan listrik dari pembangkit tenaga air.
Langkah Antisipatif dari Pemerintah
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi pada 2026–2027. Salah satu langkah utama yang direncanakan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi risiko kekeringan. Dody menjelaskan, pembentukan satgas ini penting karena penanganan dampak El Nino melibatkan banyak unit kerja di Kementerian PU, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Dia menekankan pentingnya mitigasi yang dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian yang merupakan penopang ketahanan pangan nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air dalam di beberapa daerah yang berisiko kekeringan sejak awal tahun, termasuk di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Kementerian PU juga meminta Ditjen SDA untuk memperluas pembangunan infrastruktur distribusi air, termasuk jaringan irigasi tersier untuk lahan pertanian. "Saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengambil langkah antisipatif terhadap El Nino. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan sejak dini untuk menjaga ketahanan pangan nasional, dan menegaskan bahwa stok pangan Indonesia dalam kondisi yang cukup kuat. "Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," jelasnya.
Dia menambahkan bahwa berbagai skema antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi musim kemarau, termasuk penguatan produksi dan pengelolaan cadangan pangan. Pemerintah memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan CPPD yang dikelola di tingkat pusat hingga daerah.
Hingga saat ini, dampak El Nino terhadap produksi pangan di Indonesia belum terasa signifikan. Pertanaman masih berjalan normal dan produksi tetap terjaga. Sarwo juga menyebutkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog terus meningkat seiring penyerapan hasil panen dari petani lokal, dengan posisi stok saat ini berada di atas 5 juta ton.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Tito menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari BMKG, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027, dengan dampak terkuat diprediksi terjadi pada puncak musim kemarau.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. "Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujarnya. Dia menegaskan bahwa ada dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yaitu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air.
