Jakarta, CNN Indonesia -- TikTok telah mencapai kesepakatan untuk membayar denda sebesar US$400 juta, atau sekitar Rp7,06 triliun, sebagai 'uang damai' untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Gugatan tersebut menuduh platform ini melanggar undang-undang yang berkaitan dengan privasi anak. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah di berbagai negara yang semakin memperketat pengawasan terhadap perusahaan media sosial yang tidak mematuhi aturan perlindungan anak.
Departemen Kehakiman menyatakan, "Berdasarkan kesepakatan ini, TikTok akan segera membayar US$300 juta dan menambahkan US$100 juta sisanya setelah dikeluarkannya penetapan resmi yang membatalkan putusan persetujuan sebelumnya terhadap Musical.ly, pendahulu TikTok." Denda ini menjadi salah satu pemulihan dana terbesar yang pernah dicapai dalam kasus yang melibatkan Undang-undang Perlindungan Privasi Daring Anak (COPPA).
Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak
COPPA melarang situs atau platform untuk mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa izin dari orang tua. Pada tahun 2024, Departemen Kehakiman bersama Komisi Perdagangan Federal (FTC) mengajukan tuntutan terhadap TikTok, menilai bahwa platform tersebut telah membahayakan keselamatan jutaan anak dengan mengumpulkan data pribadi mereka tanpa persetujuan orang tua.
Pihak berwenang mengungkapkan bahwa TikTok memungkinkan anak-anak untuk menggunakan aplikasi tersebut sambil mengambil dan memanfaatkan data pribadi pengguna di bawah umur tanpa memberi tahu orang tua mereka. Dalam gugatan tersebut juga disebutkan bahwa akun yang dibuat dalam Kids Mode, yang ditujukan untuk pengguna di bawah 13 tahun, tetap mengumpulkan alamat email dan informasi pribadi lainnya.
Respons Terhadap Penyelidikan Internasional
Pada tahun 2019, pemerintah AS pernah mengajukan gugatan COPPA terhadap aplikasi Musical.ly, yang diakuisisi oleh ByteDance pada tahun 2017 dan kemudian digabungkan dengan TikTok. Hingga saat ini, TikTok belum memberikan tanggapan resmi mengenai kesepakatan ini. Kesepakatan damai di AS ini terjadi di tengah meningkatnya tindakan tegas dari berbagai negara terhadap TikTok.
Di Uni Eropa, otoritas Brussels mulai menyelidiki TikTok pada tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA), yang merupakan regulasi konten untuk membatasi ruang gerak perusahaan teknologi besar. Pada bulan Juli, Uni Eropa menuduh TikTok gagal melindungi anak-anak karena pengaturan akunnya berpotensi mengekspos mereka pada risiko seperti cyberbullying dan ancaman predator daring.
Uni Eropa menekankan bahwa akun anak di bawah umur seharusnya tidak dapat diakses secara publik secara otomatis, melainkan harus dibatasi hanya untuk orang-orang yang diberikan izin. Batasan usia minimum untuk pengguna TikTok adalah 13 tahun. "Tingkat perlindungan yang tinggi seharusnya menjadi pengaturan bawaan, bukan opsi yang harus diaktifkan secara manual," tegas Kepala Teknologi Uni Eropa, Henna Virkkunen.
Di bawah DSA, pengaturan akun anak-anak seharusnya dilengkapi dengan perlindungan keamanan tertinggi secara otomatis. Namun, menurut penilaian awal Uni Eropa, pengaturan akun TikTok tidak memenuhi standar tersebut karena membuat akun dan konten milik anak di bawah umur terekspos secara berlebihan. Selain itu, lembaga pengawas komunikasi Inggris, Ofcom, juga mulai melakukan penyelidikan terhadap TikTok untuk memastikan apakah mereka telah memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi anak-anak dari konten berbahaya.