Friday, 20 November 2026
Finansial

Kerugian Negara Rp600 Miliar Akibat Tambang Emas Ilegal di Sangihe

Insiden tambang ilegal di Pulau Sangihe menewaskan tiga orang dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp600 miliar. PT Tambang Mas Sangihe masih menunggu izin untuk memulai produksi secara...

N
Nabila Safira Putri
14 October 2026 74 pembaca
Ilustrasi. Negara Ditaksir Rugi Rp600 Miliar Akibat Tambang Emas Ilegal Sangihe. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye.
Ilustrasi. Negara Ditaksir Rugi Rp600 Miliar Akibat Tambang Emas Ilegal Sangihe. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye.
suara.com Sumber: suara.com

Aktivitas tambang emas ilegal di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, kembali mengakibatkan korban jiwa. Tiga orang meninggal dunia dalam dua insiden terpisah pada awal Oktober 2026, sementara kerugian potensi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp600 miliar.

Tragedi ini mengundang perhatian terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta mendesak agar izin operasional PT Tambang Mas Sangihe (TMS) segera diselesaikan. TMS mengklaim bahwa mereka masih menunggu persetujuan final untuk memulai produksi secara legal.

Pada tanggal 5 Oktober, seorang pendeta berusia 67 tahun bernama Margaretha Tohis meninggal setelah terjatuh ke dalam lubang tambang yang dalamnya mencapai 16 meter. Dua hari kemudian, dua penambang berusia 22 dan 36 tahun meninggal dunia diduga akibat menghirup uap asam di lokasi tambang, sementara seorang penambang lainnya hampir kehilangan nyawanya.

Ateng Sutisna, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal tidak boleh dilakukan setengah hati dengan alasan melindungi mata pencaharian masyarakat. Ia menekankan pentingnya membongkar jaringan bisnis yang mendukung aktivitas ilegal tersebut, termasuk para pemodal, pemilik alat berat, pengelola tambang, dan pembeli mineral, bukan hanya menargetkan pekerja di lapangan.

“Jika perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat setempat dijadikan alasan untuk membiarkan kegiatan ilegal terus berlangsung, negara secara aktif mempertaruhkan keselamatan publik dan masa depan lingkungan Sangihe,” ungkap Ateng.

Terry Filbert, Direktur Utama TMS, mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal telah menghasilkan emas senilai sekitar Rp200 miliar dalam enam bulan terakhir. Perusahaan juga memperkirakan potensi kehilangan penerimaan negara dapat mencapai Rp600 miliar.

Filbert menambahkan bahwa razia yang dilakukan secara berkala tidak efektif dalam menghentikan aktivitas ilegal yang diduga didukung oleh jaringan asing, dengan lebih dari 50 unit ekskavator dan fasilitas pengolahan industri yang terlibat. TMS mengklaim telah melaporkan aktivitas pertambangan ilegal selama bertahun-tahun, dengan laporan terbaru disampaikan kepada Polda Sulawesi Utara pada 12 Oktober 2026.

Di tengah permasalahan ini, TMS menyatakan bahwa mereka masih menunggu persetujuan operasional final dari ESDM. Perusahaan mengklaim telah memenuhi semua persyaratan teknis dan hukum, serta mengeluarkan sekitar Rp30 miliar sepanjang tahun 2025 untuk memenuhi ketentuan regulasi.

Jika produksi dimulai, TMS menyatakan siap membayar pajak lebih dari Rp1 triliun kepada negara dan berinvestasi untuk pengembangan ekonomi Sangihe, termasuk penciptaan lapangan kerja, beasiswa, serta pembangunan infrastruktur.

Namun, klaim mengenai kelengkapan persyaratan, potensi penerimaan pajak, dan efektivitas operasi legal tersebut masih memerlukan verifikasi independen. Penerbitan izin operasional tidak menjamin bahwa tambang ilegal akan berhenti tanpa adanya penegakan hukum yang efektif.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan dari ESDM mengenai alasan belum diterbitkannya persetujuan final untuk TMS atau tanggapan terhadap kritik terkait penanganan tambang ilegal di Sangihe.

// Artikel Terkait