Menteri Investasi Rosan Roeslani mengumumkan bahwa mulai Selasa, 6 Oktober 2026, investor asing dapat mengurus izin KITAS di kementeriannya. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan investasi dan pekerja asing, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu enam hari.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Rosan menjelaskan bahwa pengurusan izin KITAS sebelumnya melibatkan Kementerian Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan, namun kini investor hanya perlu mengurusnya di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dengan demikian, semua perizinan terkait investasi dan pekerja asing dapat dilakukan dalam satu lembaga. "Kami telah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, dalam dua bulan ke depan, seluruh perizinan utama akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi kami," jelasnya dalam acara Indonesia Sustainable Forum di Jakarta.
Rosan menambahkan bahwa dengan sentralisasi perizinan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, prosesnya akan lebih cepat. Ia menjanjikan bahwa perizinan investasi dan KITAS dapat diselesaikan dalam enam hari. "Untuk perizinan utama, Anda hanya perlu menunggu enam hari, dan kami akan menerbitkannya secara otomatis," ujarnya.
Dia juga menyatakan bahwa strategi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam perizinan investasi bagi para investor, yang pada gilirannya akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Rosan berpendapat bahwa investasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Indonesia berkomitmen membangun masa depan ekonomi yang tangguh, lebih kompetitif, dan lebih berkelanjutan. Sumber daya, pasar, dan ambisi itu ada di sini. Arah kebijakannya pun jelas," tutupnya.