Friday, 20 November 2026
Finansial

Kementerian Pertanian Tingkatkan Pengawasan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kementerian Pertanian meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan menyusul terdeteksinya 10.896 titik panas di Kalimantan Tengah. Program tanpa bakar diterapkan untuk mencegah karhutla di sektor...

A
Aryani Sarasvati
03 October 2026 80 pembaca
Foto udara asap mengepul dari kebakaran hutan di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. [ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye]
Foto udara asap mengepul dari kebakaran hutan di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. [ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye]
suara.com Sumber: suara.com

Kementerian Pertanian (Kementan) telah memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sektor perkebunan, seiring dengan meningkatnya jumlah titik panas yang terdeteksi di berbagai daerah. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, mencapai 10.896 titik.

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro, mengungkapkan bahwa selain Kalimantan Tengah, terdapat juga titik panas dalam jumlah signifikan di Kalimantan Barat dengan 3.969 titik, Sumatera Selatan sebanyak 3.506 titik, Papua Selatan 1.396 titik, dan Kalimantan Selatan 1.073 titik. Namun, Kementan mengingatkan bahwa titik panas atau hotspot merupakan indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi lebih lanjut di lapangan. Dengan kata lain, tidak semua titik panas menunjukkan adanya kebakaran.

“Namun, kewaspadaan penuh tetap dilakukan mengingat komoditas perkebunan secara agronomi berada di lahan kering dan berisiko saat memasuki fase adaptasi kemarau,” ujar Bagus.

Program Mitigasi Kebakaran Hutan

Untuk mengantisipasi risiko karhutla, Kementan melaksanakan berbagai program mitigasi di sektor perkebunan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Selain itu, Kementan juga membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi yang termasuk dalam zona merah karhutla.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan di lapangan, terutama dalam menghadapi potensi kebakaran pada lahan perkebunan saat kondisi cuaca lebih kering. Selain melibatkan masyarakat, pemerintah juga memperketat kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan.

Kewajiban bagi Pelaku Usaha Perkebunan

Lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan diwajibkan untuk memenuhi standar sarana penanggulangan karhutla. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran di area perkebunan mereka masing-masing.

Kebijakan penanggulangan karhutla mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Prinsip yang ditekankan adalah zero burning, yaitu larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp10 miliar.

// Artikel Terkait