Friday, 20 November 2026
Tekno

Kementerian Komunikasi dan Digital Soroti Kepatuhan Platform Digital dalam Perlindungan Anak

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai beberapa platform digital belum memenuhi kewajiban perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa platform seperti X, Meta, YouTube, dan Ti...

L
Lucas Fabian
15 September 2026 84 pembaca
Kementerian Komunikasi dan Digital Soroti Kepatuhan Platform Digital dalam Perlindungan Anak
Sumber gambar: cnnindonesia.com

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa sejumlah platform digital masih belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka dalam perlindungan anak, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Dalam sebuah evaluasi yang dilakukan di Jakarta Pusat, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa belum semua platform menunjukkan komitmen dan kerja sama yang memadai dalam menerapkan ketentuan perlindungan anak.

Platform X dan Komitmennya

Salah satu platform yang menjadi sorotan adalah X, yang mengklaim telah mengunci 250 ribu akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Namun, Komdigi menilai angka tersebut masih jauh dari proyeksi sekitar 7 juta akun anak yang ada di X di Indonesia. "X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia," ujar Meutya.

Evaluasi Terhadap Meta dan YouTube

Di sisi lain, Meta, yang mencakup Facebook, Instagram, dan Threads, telah mulai memberikan notifikasi kepada pengguna di bawah 16 tahun sejak 13 Juli 2026, dengan target penyelesaian pada 31 Desember 2026. Namun, laporan terbaru pada Mei 2026 menunjukkan hanya 184 ribu akun Facebook milik anak yang telah diblokir. Meutya menambahkan bahwa Meta belum memberikan pembaruan lebih lanjut sejak laporan tersebut. "Dengan demikian, kami juga menilai bahwa Meta masih gagal dalam melindungi anak-anak di Indonesia," kata Meutya.

Komdigi juga menyoroti bahwa YouTube belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan anak. Platform yang berada di bawah Google ini sebelumnya melaporkan telah menindak lebih dari 600 ribu akun anak pada April 2026, tetapi belum memberikan laporan terbaru sejak saat itu. Meskipun demikian, Komdigi mengapresiasi penerapan fitur pencarian aman di YouTube.

Tindakan TikTok dan Sanksi bagi Platform yang Tidak Patuh

Sementara itu, TikTok melaporkan telah menonaktifkan 4,1 juta akun anak, namun laporan tersebut belum diperbarui sejak sekitar Juni 2026. "Sejak empat bulan lalu TikTok juga belum melakukan updating terhadap angka jumlah akun anak yang telah diintervensi dan juga belum melaporkan perubahan fitur secara signifikan yang diambil dalam rangka perlindungan anak sesuai dengan arahan atau yang termaktub dalam PP Tunas," ujar Meutya.

Meutya mengingatkan bahwa platform digital yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan anak dapat dikenakan sanksi administratif, yang mencakup teguran tertulis, denda, hingga pemutusan akses. "Karena itu, kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses," kata Meutya.

// Artikel Terkait