Kementerian Keuangan tengah merencanakan evaluasi terkait insentif pajak yang diberikan kepada dunia usaha. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bentuk diskon dan pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa insentif pajak seharusnya tidak hanya menjadi beban bagi anggaran, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam acara International Tax Conference yang berlangsung pada Kamis (17/9/2026), ia menyatakan, "Insentif pajak harus dievaluasi terhadap biaya fiskalnya untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan investasi tambahan yang nyata, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas."
Fokus Utama Reformasi Perpajakan
Pernyataan Juda Agung mencerminkan tiga fokus utama dari strategi reformasi perpajakan pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain mengevaluasi insentif pajak, pemerintah juga berupaya memperluas basis pajak secara adil dengan mendorong pelaku usaha di sektor informal untuk bertransisi ke dalam ekosistem ekonomi formal.
Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Keuangan mengadopsi pendekatan yang lebih ramah bagi pelaku usaha, dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan edukasi, alih-alih mengandalkan penegakan hukum yang ketat. Juda Agung menambahkan, "Prosedur yang lebih sederhana dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu lebih banyak pelaku usaha masuk dan bertahan di sektor formal. Di saat yang sama, pemanfaatan data pihak ketiga dan pengawasan berbasis risiko akan membantu kita mendeteksi celah perpajakan secara presisi."
Reformasi Perpajakan yang Menyeluruh
Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak hanya fokus pada sektor usaha domestik, tetapi juga mencakup isu-isu strategis lainnya, seperti perpajakan yang berkeadilan dan penanganan tantangan ekonomi digital serta transaksi lintas batas. Juda Agung optimis bahwa kombinasi dari evaluasi insentif yang tepat, perluasan basis pajak, dan efisiensi dalam administrasi perpajakan akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menjaga kredibilitas APBN di masa depan.
Baca Juga DJP Pastikan Pajak E-commerce Berlaku 1 Oktober Usai Sempat Ditunda Purbaya: No Drama Lah!