Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan target untuk memulihkan lahan seluas 12,3 juta hektare hingga tahun 2030. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Land Degradation Neutrality (LDN) sebagai bagian dari kewajiban internasional dalam konvensi UNCCD.
Strategi Pemulihan Lahan
Dyah Murtiningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, menjelaskan bahwa target tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lahan yang terdegradasi dan yang direstorasi. "Indonesia berkomitmen untuk mencapai Land Degradation Neutrality, artinya antara lahan yang terdegradasi dengan yang direstorasi ini seimbang. Target kita sampai tahun 2030 sekitar 12,3 juta hektare," ungkap Dyah saat acara "Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia" di Jakarta.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenhut akan mempercepat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman pohon secara masif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Selain itu, Kemenhut juga akan menerapkan teknik sipil dengan membangun infrastruktur konservasi tanah dan air di wilayah-wilayah kritis di seluruh Indonesia.
Tantangan dalam Pemulihan
Dyah menyatakan bahwa upaya restorasi lahan menghadapi tantangan besar, terutama dengan tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi dan ancaman kekeringan. "Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 3.179 kejadian bencana alam sepanjang 2025, di mana 90 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor," jelasnya.
Dia juga menambahkan bahwa peristiwa kebencanaan yang signifikan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenhut mengajak kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga lainnya untuk menerapkan pengelolaan lahan yang sehat.
Dyah mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan tata guna tanah dapat memicu dampak jangka panjang, seperti krisis air bersih dan kelangkaan pangan. "Kami mengajak semuanya berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Ini harus menjadi bagian dari seluruh aspek masyarakat dalam menggunakan tanah untuk berbagai aktivitas dengan bijak," tutup Dyah.
