Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman, menginformasikan bahwa per Agustus 2026, terdapat 23 juta akun pemilik aset kripto di Indonesia. Dia menekankan bahwa jumlah ini hampir empat kali lipat dari populasi Singapura yang tercatat sekitar 5,89 juta jiwa pada Januari 2026.
Dalam sebuah seminar di Jakarta pada 15 Oktober 2026, Nurkholisoh menyebutkan, "Per Agustus 2026, Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital. Jumlah tersebut hampir empat kali lipat dari populasi Singapura." Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pertukaran informasi lintas negara.
Pertukaran data ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Nurkholisoh menambahkan, "Pertukaran pertama kita akan dilakukan pada tahun 2027. Pertukaran informasi juga berarti menjaga kerahasiaan data tersebut. Kita membutuhkan data yang akurat, sistem yang aman, dan penghormatan terhadap hukum."
Dia juga menyatakan bahwa pengenaan pajak atas layanan digital merupakan praktik umum di berbagai negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. "Uni Emirat Arab dan Mesir juga menerapkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada layanan digital," ujarnya.
Mulai tahun depan, kebijakan pertukaran data antar negara ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Nurkholisoh menekankan, "Hasil yang baik tercipta ketika lembaga-lembaga bekerja sama, dan hal ini menjadi semakin penting di era digital saat ini."