Friday, 20 November 2026
Finansial

Kemenkeu Pastikan Penghapusan Denda Pajak Bukan Tax Amnesty

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak bukanlah program pengampunan pajak, dan wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang.

D
dlilamndn
28 October 2026 70 pembaca
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Neilmaldrin Noor / Foto: Ignacio Geordy Oswaldo
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Neilmaldrin Noor / Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Kementerian Keuangan Indonesia mengonfirmasi bahwa penghapusan dan pengurangan sanksi administratif perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 bukanlah program tax amnesty atau pemutihan pajak. Wajib pajak tetap diwajibkan untuk melunasi pokok pajak yang terutang.

Neilmaldrin Noor, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, menekankan bahwa kebijakan ini hanya berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi seperti denda yang dikenakan kepada wajib pajak. "Ini perlu digarisbawahi di awal adalah ini bukan merupakan tax amnesty begitu ya, bukan, bukan pemutihan. Tetapi ini merupakan pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi administrasi yang dalam jangka waktu tertentu," ujarnya saat acara Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi di Jakarta Pusat.

Namun, penghapusan sanksi ini tidak akan diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan keringanan tersebut. "Yang perlu diketahui bahwa ini harus diajukan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tidak kemudian serta-merta otomatis Bapak-Ibu mendapatkan penghapusan tersebut," tambah Neil.

Neil menjelaskan bahwa melalui PMK 71/2026, besaran pengurangan atau penghapusan sanksi akan bervariasi tergantung pada waktu pengajuan surat permohonan, penerbitan surat, serta waktu pembayaran pokok pajak. Dalam praktiknya, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan denda pajak hingga 100%, termasuk untuk sanksi Surat Pemberitahuan (SPT), sanksi keterlambatan SPT kurang bayar, denda faktur pajak, dan sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKB) hasil pemeriksaan.

"Ini dapat dihapus 100%. Jadi di awal-awal nanti Bapak Ibu akan mendapat manfaat paling besar terkait dengan penghapusan bunga atau penurunan SPT, kemudian juga sanksi keterlambatan SPT kurang bayar, ada denda faktur pajak, sanksi dalam SKB hasil pemeriksaan, dan juga denda PBB," jelasnya. "Sekali lagi, ini bukan pemutihan. Karena pokok pajak dari apa yang terutang ini tetap harus dilunasi, sehingga yang diberikan penghapusan ataupun pengurangan adalah sanksi yang perlu dibayar."

Neil juga mengingatkan agar wajib pajak memperhatikan bahwa mereka harus melunasi pokok pajak terlebih dahulu dan tidak membayar sanksi sebelum pokoknya dilunasi. "Nah ini yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan, nanti jangan kemudian ada restitusi sanksi lagi," tegasnya.

// Artikel Terkait