Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyoroti perlunya rehabilitasi terhadap 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia, seiring dengan meningkatnya ancaman dari fenomena El Niño dan risiko kebakaran hutan yang semakin tinggi. Dalam sebuah acara yang diadakan di Jakarta, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan bahwa pemulihan lahan kritis ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Data Lahan Kritis dan Upaya Pemulihan
Rohmat menyampaikan bahwa data menunjukkan terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis yang perlu mendapatkan perhatian, di mana 6,6 juta hektare berada dalam zona hutan dan 5,7 juta hektare di luar zona hutan. "Himpunan data lahan kritis di Indonesia mencatat sejak 2024 ada sekitar 12,3 juta hektare area kritis," ujarnya. Menurutnya, angka yang besar ini menjadi sinyal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memulihkan daya dukung alam.
Dia menambahkan bahwa langkah-langkah pelestarian yang menjadi fokus utama termasuk optimalisasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), menjaga persentase tutupan hutan, serta menerapkan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Waspada Terhadap Fenomena El Niño
Rohmat juga mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena iklim El Niño yang diperkirakan akan berlangsung lebih cepat dan lebih lama di Indonesia. "Kekhawatiran tersebut didasarkan pada data kumulatif peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang tercatat telah menghanguskan area seluas 81.000 hektare di berbagai wilayah," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir, sehingga menandakan perlunya kewaspadaan terhadap El Niño tahun ini. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menunjukkan adanya peluang intensitas El Niño kategori kuat mencapai 62 persen dan kategori moderat sebesar 98 persen mulai pertengahan tahun ini.
Rohmat menjelaskan bahwa dampak dari anomali iklim global ini diproyeksikan akan menyebabkan akumulasi curah hujan di 482 zona musim, yang mencakup 56,18 persen luas daratan Indonesia, berada pada kategori bawah normal atau jauh lebih kering dari biasanya. "Durasi musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung lebih panjang dari normalnya pada 437 zona musim," tambahnya.
Menjelang bulan Juli, ia menyebutkan bahwa pergerakan kemarau akan meluas ke 66 zona musim lainnya, termasuk Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara. Selain itu, Rohmat menekankan pentingnya skema mitigasi jangka panjang untuk menghadapi siklus kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia pada tahun 2027.
Untuk itu, Kemenhut menginstruksikan pengelola sektor kehutanan untuk memprioritaskan penanaman pohon, rehabilitasi hulu sungai, serta menerapkan metode pengelolaan lahan tanpa membakar.
