Industri kreatif sangat bergantung pada outsourcing untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Pembatasan terhadap praktik ini berpotensi mengurangi investasi, inovasi, serta kesempatan kerja di sektor tersebut.
Di Jakarta, Ponco Pamungkas, pemilik DICIRI Creative Agency, menekankan pentingnya fleksibilitas tenaga kerja dalam bisnis kreatif. Kegiatan seperti konser musik, produksi audiovisual, dan pemasaran digital memerlukan keahlian yang berbeda-beda untuk setiap proyek.
Ponco berpendapat bahwa diskusi mengenai outsourcing seharusnya tidak hanya terfokus pada pembatasan, tetapi juga pada bagaimana regulasi dapat memenuhi kebutuhan industri sambil tetap melindungi hak pekerja. “Perusahaan kreatif memang masih perlu memiliki ruang untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan karakteristik proyek,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa fleksibilitas harus diimbangi dengan kepastian kontrak, upah, jaminan sosial, dan perlindungan hak pekerja. “Yang perlu dibangun adalah sistem yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak,” lanjutnya.
Dari perspektif bisnis, Ponco mengingatkan bahwa pembatasan terhadap outsourcing melalui regulasi ketenagakerjaan dapat mengurangi fleksibilitas operasional perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja di industri kreatif.
Namun, dampak dari pembatasan outsourcing tidak bersifat universal dan harus diperhatikan berdasarkan karakteristik masing-masing perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, serta model bisnis yang diterapkan. Oleh karena itu, kejelasan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, pembagian tanggung jawab perusahaan, dan pengawasan terhadap hak pekerja sangat penting dalam pembuatan kebijakan.
Kepastian dalam regulasi dibutuhkan agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien, sementara pekerja tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Tanpa adanya keseimbangan ini, kebijakan ketenagakerjaan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.