Friday, 20 November 2026
Tekno

Kebutuhan Mendesak RUU KKS di Tengah Meningkatnya Ancaman Siber

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menekankan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) seiring dengan meningkatnya serangan t...

A
Arga Pratama
06 September 2026 93 pembaca
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menekankan perlunya kepastian hukum bagi ISP di tengah ancaman digital. (Foto: CNN Indonesia/Loamy Noprizal)
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menekankan perlunya kepastian hukum bagi ISP di tengah ancaman digital. (Foto: CNN Indonesia/Loamy Noprizal)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) segera dipercepat. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur digital di Indonesia. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menegaskan bahwa industri Penyedia Layanan Internet (ISP) memerlukan kepastian hukum serta standar keamanan yang jelas dan terintegrasi.

"APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat," ujar Arif dalam pernyataannya pada Kamis (3/9).

Urgensi RUU KKS di Tengah Ancaman Siber

APJII menyatakan bahwa kebutuhan untuk mengatur hal ini semakin mendesak seiring dengan meningkatnya ancaman siber. Data monitoring dari APJII hingga 28 Agustus 2026 menunjukkan adanya 246,4 juta kontak terhadap alamat IP yang terindikasi berbahaya sejak 13 Juni. Dalam tiga hari terakhir dari periode pengamatan tersebut, APJII juga mencatat sekitar 68 juta insiden serangan siber.

Mengenai penyedia layanan internet, Arif menilai bahwa RUU KKS harus memberikan kepastian terkait standar dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh ISP, serta menghindari adanya tumpang tindih dengan regulasi sektoral lainnya. APJII juga mengusulkan adanya satu portal pelaporan insiden terpadu agar penyelenggara ISP tidak perlu melaporkan insiden yang sama ke berbagai lembaga secara bersamaan.

Masa Transisi dan Dukungan untuk ISP

Asosiasi ini meminta agar masa transisi selama dua tahun tetap dipertahankan untuk memberikan waktu bagi ISP dalam memenuhi ketentuan kepatuhan yang diatur dalam RUU KKS. Masa transisi ini dianggap sangat penting, terutama bagi ISP yang berukuran kecil dan menengah.

APJII juga mendorong adanya dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha, termasuk melalui pelatihan serta insentif untuk biaya audit dan sertifikasi. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menekankan bahwa RUU KKS perlu memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga dalam menangani insiden siber.

"Kejelasan tugas dan kewenangan antar lembaga membutuhkan delineasi tegas serta menentukan penanggung jawab respons nasional, terutama komando nasional insiden siber," kata Syamsu.

Dia juga menyoroti pentingnya pengaturan pembagian peran yang presisi dengan prinsip tanggung jawab bersama yang terdistribusi. Mekanisme penetapan status krisis siber perlu dilengkapi dengan pengawasan yang akuntabel serta batas waktu yang jelas, agar kewenangan yang diberikan dalam kondisi krisis tidak berkembang tanpa batas.

Syamsu juga menekankan pentingnya penetapan Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK), dengan menyatakan bahwa penentuan sektor, lembaga, atau sistem sebagai IIK harus dilakukan dengan ukuran yang jelas, terukur, tidak subjektif, dan memiliki dasar hukum yang pasti.

// Artikel Terkait