Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan aturan baru mengenai pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Jakarta pada hari Jumat, 28 Agustus 2026. Aturan ini memberikan keleluasaan bagi eksportir pertambangan dari lima negara mitra untuk menahan 30 persen dari total nilai ekspor mereka selama tiga bulan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 September 2026 dan melibatkan lima belas bank devisa nasional serta asing.
Regulasi ini merupakan hasil keputusan resmi yang ditetapkan dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, yang merupakan perubahan ketiga dari PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam penempatan DHE SDA bagi pelaku usaha di sektor pertambangan yang memenuhi syarat tertentu.
Sosialisasi dan Tujuan Kebijakan
Sosialisasi mengenai regulasi baru ini dipimpin oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, di Graha Sawala, Jakarta. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang diadakan pada 23 Juli 2026, dengan tujuan menjaga stabilitas makroekonomi, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mendorong investasi dan hilirisasi sumber daya alam nasional.
Ketentuan dan Kriteria Eksportir
Pasal 18A PP 21/2026 mengatur kelonggaran bagi sektor pertambangan yang terikat dalam perjanjian perdagangan bilateral. Eksportir yang memanfaatkan opsi ini wajib menempatkan DHE SDA minimal 30% dari total nilai ekspor mereka. Penempatan dana tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling singkat tiga bulan. Selain itu, penukaran ke dalam mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui bank devisa yang ditunjuk, termasuk bank non-BUMN.
Fasilitas ini ditujukan khusus bagi eksportir pertambangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki setidaknya satu pemegang saham dari negara mitra dengan porsi kepemilikan minimal 10%. Berdasarkan data dari DJBC dan Ditjen AHU, terdapat 64 NPWP yang memenuhi syarat, yang merupakan sekitar 12% dari total 537 NPWP di sektor pertambangan.
Negara Mitra dan Bank Devisa Terlibat
Pemerintah telah menetapkan lima negara mitra utama yang menjadi sumber investasi terbesar di sektor pertambangan, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Untuk mendukung penempatan DHE SDA, pemerintah juga telah menyepakati 15 bank devisa yang terdiri dari lima bank BUMN dan sepuluh bank non-BUMN, termasuk beberapa bank internasional terkemuka.
Fasilitas ini bersifat opsional, di mana eksportir yang memenuhi syarat tetapi memilih untuk tidak memanfaatkannya harus menyerahkan surat pernyataan resmi dalam waktu lima hari kerja setelah pengumuman. Eksportir yang tidak memenuhi syarat atau memilih untuk opt-out tetap tunduk pada ketentuan PP 2/2026, yang mengharuskan penempatan 100% DHE SDA selama 12 bulan di bank BUMN untuk sektor nonmigas. Seluruh implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) pada 1 September 2026.