Kebakaran hutan dan lahan yang melanda berbagai daerah di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius. Asap yang menyelimuti permukiman telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengancam kesehatan mereka selama berbulan-bulan.
Di tengah situasi yang semakin memburuk dan penanganan yang belum sepenuhnya efektif, pemerintah belum juga mengumumkan status darurat nasional untuk kebakaran ini. "Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/10/2026).
Dudung menjelaskan bahwa Presiden telah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengenai enam provinsi yang menjadi fokus penanganan kebakaran. Di antara provinsi tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi prioritas utama.
Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah menjadi salah satu area yang sangat diperhatikan karena keberadaan satwa yang harus dilindungi. Suharyanto juga melaporkan bahwa sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman melalui pengeboman air, meskipun penanganan lebih banyak dilakukan melalui operasi darat akibat asap yang tebal.
"Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," jelas Dudung.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar upaya maksimal dilakukan untuk menangani kebakaran. Berbagai langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca, terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
"Beliau (Presiden) mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektare dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," tambahnya.
Presiden Prabowo juga meminta agar masalah kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi segera diselesaikan. "Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," kata Dudung.
Dudung menekankan bahwa operasi penanganan kebakaran melalui jalur darat bukanlah operasi militer. Pemerintah menggunakan kendaraan darat seperti mobil dan alat berat untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dijangkau oleh helikopter.
"Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya masih ada harimau, ya ini sulit ya untuk dilakukan dan kemudian jangkauan dari kendaraan darat seperti mobil, alat berat dan sebagainya," jelasnya.
"Nah ini maka tetap akhirnya operasi darat dilakukan. Operasi bukan berarti operasi seperti militer tetapi ya penanganannya melalui darat itu aja ya," imbuhnya.
Dudung juga menegaskan bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan kebakaran. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya ini.
"Karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektar dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," ucapnya.
Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya pencegahan karhutla yang harus dilakukan secara tepat dan mitigasi harus dimulai dari tingkat daerah. Ia berharap pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
"Bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," ujar Dudung.
Asap dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga juga terpengaruh. Kualitas udara di beberapa daerah menunjukkan penurunan hingga mencapai level yang berbahaya.
Berdasarkan laporan citra satelit BMKG per 12 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, banyak titik panas terdeteksi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Arah angin yang umumnya bertiup dari Timur - Tenggara ke Barat Laut - Utara menyebabkan kabut asap menyebar luas.
Asap terdeteksi di wilayah Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Asap juga melintasi batas negara, dengan kabut asap dari Sumatra terpantau masuk ke Semenanjung Malaysia dan Singapura, serta dari Papua Nugini ke Papua Selatan. Menurut ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), negara-negara tetangga di kawasan ASEAN bagian selatan merasakan dampak signifikan dari sebaran asap lintas batas ini.
Per 12 Oktober 2026 pukul 10.58 pagi, kabut asap lintas batas dengan kepadatan sedang hingga pekat tidak hanya mengepung wilayah tengah dan selatan Sumatra serta sebagian Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Semenanjung Malaysia, Singapura, dan wilayah selatan Filipina.
ASMC juga melaporkan bahwa stasiun pemantau kualitas udara di Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Singapura, serta wilayah tengah dan selatan Sumatra menunjukkan tingkat kualitas udara yang mengkhawatirkan, berada dalam kategori Tidak Sehat hingga Berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Data dari Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan lonjakan jumlah titik panas sejak Agustus 2026. Data satelit Terra/Aqua mencatat sekitar 16.000 titik panas pada periode Agustus-September.
Memasuki Oktober, titik panas masih terdeteksi di berbagai wilayah. SiPongi mencatat 12.183 titik panas berkepercayaan tinggi di 33 provinsi selama 1-12 Oktober 2026, menunjukkan indikasi kebakaran masih ada di seluruh Indonesia.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan deteksi titik panas terbanyak pada 1-12 Oktober 2026, yakni 3.268 titik. Kalimantan Barat mencatat 719 titik, Kalimantan Selatan 368 titik, dan Kalimantan Timur 312 titik.
Jika digabungkan dengan Kalimantan Utara, total deteksi di lima provinsi di Pulau Kalimantan mencapai 4.674 titik, sekitar 38 persen dari total nasional pada periode tersebut. Selain Kalimantan, titik panas juga terdeteksi di wilayah lain.
Pada periode 1-12 Oktober 2026, Papua Selatan mencatat 2.921 titik panas, sedangkan Sumatra Selatan mencapai 2.376 titik, menjadikannya sebagai tiga provinsi dengan jumlah deteksi tertinggi secara nasional.
Kondisi kualitas udara di Sumatra Selatan juga mengkhawatirkan. Pada 12 Oktober 2026, pemantauan BMKG di beberapa lokasi di Palembang menunjukkan konsentrasi PM2.5 dalam kategori berbahaya.
Penyebaran titik panas dan kondisi kualitas udara ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah di Kalimantan, tetapi juga di wilayah lain yang perlu diwaspadai. Tingginya deteksi titik panas menjadi alasan untuk memperhatikan kualitas udara di kawasan tersebut.
Berdasarkan pemantauan IQAir pada 12 Oktober 2026, indeks kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencapai 180, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara itu, Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin juga menunjukkan indeks kualitas udara di atas 170 dengan kategori tidak sehat.
Data-data ini menunjukkan bahwa masalah kualitas udara di beberapa wilayah Kalimantan perlu mendapatkan perhatian serius, seiring dengan tingginya deteksi titik panas. Luas lahan yang terbakar juga menunjukkan besarnya masalah karhutla, dengan SiPongi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari-Juli 2026.
Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa luas lahan yang terbakar selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan.
Data tersebut belum mencakup luas kebakaran pada Agustus hingga Oktober, ketika jumlah titik panas justru meningkat. Dengan demikian, angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan luas lahan yang terbakar sepanjang tahun 2026.