Friday, 20 November 2026
Nasional

--- Kasus Silmy Karim Terungkap di Pengadilan Korupsi ---

--- Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana sejumlah bukti mulai terungkap. ---

D
Dimas Adhyaksa Putra
30 October 2026 65 pembaca
Silmy Karim dengarkan pembacaan dakwaan (Foto: Dimas Ramadhan/Liputan6.com)
Silmy Karim dengarkan pembacaan dakwaan (Foto: Dimas Ramadhan/Liputan6.com)
---TITLEEXCERPT--- Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana sejumlah bukti mulai terungkap. ---CONTENT---

Silmy Karim menghadapi dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Oktober 2026. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dituduh menerima gratifikasi dalam bentuk uang tunai dan saham dengan total nilai sekitar Rp 33,9 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Silmy melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian, yang merugikan hingga Rp 168,9 miliar. Dalam rincian dakwaan, jaksa menyebut Silmy menerima uang tunai sebesar Rp 2,56 miliar dan saham senilai Rp 31,38 miliar dari beberapa perusahaan sekuritas.

"Telah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa Perusahaan Sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," ungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Penerimaan tersebut terkait dengan jabatan Silmy sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Uang tunai yang diduga diterima Silmy tercatat dari 19 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026 dengan keterangan sebagai Dana Operasional Wakil Menteri Imipas.

Rincian penerimaan menunjukkan bahwa pada 19 Agustus 2025, Silmy menerima Rp 960 juta, dan kemudian Rp 160 juta setiap bulan dari 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026, dengan total mencapai Rp 1,6 miliar. Selain itu, Silmy juga diduga menerima saham yang dibeli atas namanya sendiri senilai Rp 31.381.119.019 dari 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025.

Jaksa menegaskan bahwa Silmy tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sesuai yang diatur dalam Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor, sehingga seluruh penerimaan dianggap sebagai gratifikasi yang merupakan suap tanpa dasar hukum yang sah.

Jaksa juga mengungkapkan adanya skema pembagian setoran yang diduga berasal dari pungutan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan kode 'RAMA' yang merujuk pada menteri yang menerima jatah setoran sebesar Rp 40 juta setiap minggu.

Jaksa KPK, Asril, menyatakan bahwa skema pengumpulan uang tersebut dimulai setelah Silmy dilantik sebagai Wakil Menteri Imipas sekitar Oktober-November 2024. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra, memanggil dua terdakwa lainnya untuk mengumpulkan uang dari biro jasa.

"Pada Oktober-November 2024, Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi untuk memerintahkan pengumpulan uang loket dari biro jasa sebanyak-banyaknya guna memenuhi jatah bulanan/mingguan pejabat Kemenimipas," jelas Asril.

Dalam dakwaan, jaksa membeberkan daftar pembagian uang yang meliputi jatah Rp 40 juta per minggu untuk menteri, Rp 100 juta per bulan untuk sekretaris pribadi menteri, dan Rp 25 juta per minggu untuk ajudan menteri. Sekretaris Jenderal Kemenimipas juga disebutkan mendapatkan jatah Rp 50 juta per bulan.

Untuk Wakil Menteri Imipas, jaksa menyebutkan adanya jatah Rp 100 juta per bulan, dengan nominal yang sama juga diberikan kepada pejabat yang disebut sebagai "Plt Dirjen". Direktur Kepatuhan Intelijen dan Direktur Intelijen masing-masing disebut mendapat Rp 25 juta per bulan.

Walaupun jaksa memberikan rincian jatah tersebut, identitas menteri dan pejabat lain yang terlibat dalam skema pembagian setoran tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, jaksa juga mengungkapkan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Silmy, termasuk pembayaran biaya kuliah S3 di Universitas Brawijaya sebesar kurang lebih Rp 50 juta.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo, atas perintah Silmy pada Desember 2025. "Bahwa pada Desember 2025, Bagus Bramantyo atas perintah Terdakwa membayarkan uang untuk kebutuhan perkuliahan S3 Terdakwa di Universitas Brawijaya sebesar kurang lebih Rp 50.000.000 dari uang kas tersebut," kata Asril.

Jaksa tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kebutuhan perkuliahan yang dibiayai atau sumber dana yang digunakan untuk pembayaran tersebut. Namun, KPK sebelumnya telah mengantongi dugaan penggunaan uang pungli keimigrasian untuk membiayai studi S3 Silmy.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut diduga dilakukan dalam beberapa kesempatan, termasuk saat bimbingan dengan dosen. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 3 juta setiap pertemuan.

Selain itu, terdapat juga dugaan bahwa Silmy menyumbang untuk kegiatan konferensi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Semua dugaan penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi kini menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

// Artikel Terkait