Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kondisi ekonomi yang semakin sulit bagi masyarakat kelas menengah, yang berpotensi memicu aksi demonstrasi. Kadin menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini didominasi oleh kelompok masyarakat kelas atas.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin, Aviliani, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini didorong oleh konsumsi dari kelompok atas, yaitu desil 8 hingga 10. Data menunjukkan bahwa 30 persen dari kelompok terkaya, yang berjumlah 83,8 juta orang, menguasai 53 persen pengeluaran dan 58 persen pendapatan nasional.
“Desil dari masyarakat kita yang menjadi sekarang itu yang biru itu adalah yang paling men-generate belanja paling tinggi ya. Dia ada belanjanya sekitar 53%,” ungkap Aviliani dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta. Kondisi ini berbeda jauh dengan masyarakat kelas menengah bawah pada desil 4 hingga 7, yang berjumlah 108,5 juta orang dan hanya menyumbang 32 persen terhadap total pengeluaran nasional.
Aviliani menekankan bahwa kelas menengah sangat rentan terhadap instabilitas sosial karena mereka menanggung beban hidup yang tinggi tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Nah yang harus dipikirkan pemerintah tuh yang desil yang warna kuning, karena yang warna kuning ini jumlahnya besar tapi pendapatannya makin turun, dia enggak dapat tunjangan apa-apa,” jelasnya.
Dia menambahkan, kelompok ini sering kali menjadi sumber potensi aksi demonstrasi. Pada tahun 2025, jumlah masyarakat kelas menengah diperkirakan menyusut menjadi 46,7 juta orang, yang hanya sekitar 16,6 persen dari total populasi. Sementara itu, kelompok 30 persen termiskin yang berada di desil 1 hingga 3 tidak terlalu terpengaruh oleh guncangan ekonomi karena mendapatkan dukungan dari program perlindungan negara.
“Kalau yang merah juga enggak masalah, karena dapat BLT, dapat BPJS,” kata Aviliani. Untuk meningkatkan daya beli kelas menengah, pemerintah diminta untuk merancang stimulus yang berfokus pada pemberdayaan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Skema insentif berupa pemotongan pajak perlu diterapkan agar perusahaan besar mau mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam rantai pasok mereka. “Nah ini yang mungkin harus dijaga supaya tadi I dan C-nya tadi itu tetap akan bagus ya, tidak hanya didominasi oleh yang warna biru tapi warna kuning yang jumlahnya 33 persen ini harus ditingkatkan pendapatannya,” tambahnya.
Pemberian insentif untuk pengembangan bisnis dinilai lebih strategis dan berkelanjutan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daripada sekadar memberikan bantuan tunai. “Nah kalau UMKM digandeng, maka dia akan menimbulkan pendapatan yang meningkat. Jadi tidak bisa dengan cara, 'Oh ini banyak orang susah kita kasih duit,' selesai habis duitnya hilang, ya sudah,” tutupnya.