Friday, 20 November 2026
Finansial

Investor Khawatir Dampak Mundurnya Gibran, Airlangga Tegaskan Politik dan Ekonomi Dipisahkan

Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah berupaya memisahkan dinamika politik dari aktivitas ekonomi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, APINDO dan Kadin mengingatkan ketidakpastian politik berpotensi membuat investor menunda investasi dan ekspansi usaha. Pemerintah menyatakan proses pengisian jabatan Wapres mengikuti mekanisme MPR.

D
dlilamndn
13 November 2026 64 pembaca
Airlangga Hartarto menanggapi kekhawatiran pengusaha terhadap potensi penundaan investasi akibat dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran.
Airlangga Hartarto menanggapi kekhawatiran pengusaha terhadap potensi penundaan investasi akibat dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kekhawatiran kalangan pengusaha terhadap dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kondisi tersebut disebut berpotensi membuat calon investor menunda penanaman modal sambil menunggu kepastian situasi politik atau menerapkan strategi wait and see.

Airlangga mengakui bahwa kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah telah berupaya memisahkan aktivitas politik dari sektor perekonomian.

"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Diplomat Negara Sahabat Tidak Pertanyakan Pengunduran Diri Gibran

Airlangga juga mengungkapkan bahwa tidak ada perwakilan negara asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus mengenai pengunduran diri Gibran saat pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat.

Menurutnya, para perwakilan negara tersebut tidak mempertanyakan persoalan tersebut karena peristiwanya telah terjadi.

"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegasnya.

Mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Airlangga menyebut proses pengisian posisi tersebut telah memiliki mekanisme yang diatur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ia mengatakan MPR telah memberikan waktu selama 60 hari untuk proses tersebut.

"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkas Airlangga.

Pengusaha Khawatir Investor Menunda Investasi

Sebelumnya, kalangan pengusaha menyampaikan bahwa dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Ketidakpastian dinilai dapat membuat investor menunda realisasi investasi hingga membatasi rencana ekspansi usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengatakan stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya untuk proyek jangka panjang.

Menurut Shinta, ketidakpastian politik yang berlangsung berkepanjangan dapat meningkatkan persepsi risiko di kalangan investor.

"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026).

Kadin Minta Stabilitas Politik Tetap Terjaga

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik agar dunia usaha tidak terganggu.

Ia menilai situasi politik yang kondusif diperlukan supaya calon investor tidak mengambil sikap menunggu dan pelaku usaha dalam negeri tetap merasa yakin menjalankan bisnisnya.

Sarman mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global saat ini sudah memberikan tekanan tersendiri. Karena itu, kondisi politik yang tidak stabil berpotensi menambah keraguan investor.

Menurutnya, penundaan investasi dapat merugikan perekonomian Indonesia. Padahal, realisasi investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ujar Sarman.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian politik dan hukum menjadi perhatian dunia usaha, sementara pemerintah menyatakan proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan berjalan melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.


sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8751267/investor-waswas-suntik-dana-ke-ri-usai-gibran-mundur-airlangga-buka-suara

// Artikel Terkait