Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mematuhi kesepakatan pajak minimum global demi melindungi hak penarikan pajak dari perusahaan multinasional. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang akan mulai berlaku pada tahun pajak 2025. Dalam rangka menjaga minat investasi di tengah penerapan aturan ini, pemerintah sedang menyiapkan berbagai insentif pajak baru.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang insentif pajak baru seiring dengan penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Menurutnya, kebijakan GMT merupakan kesepakatan internasional yang harus dipatuhi oleh Indonesia. "Ya global minimum tax kan sudah menjadi kesepakatan dunia, dan karena itu kita harus pastikan Indonesia juga akan comply," ujarnya dalam acara ANTARA Business Forum di Jakarta pada Rabu (23/9/2026).
Pentingnya Hak Pemajakan bagi Indonesia
Suahasil menekankan bahwa Indonesia perlu mengambil hak pemajakan yang ada. Dalam kerangka GMT, hak pemajakan dibagi antara negara tempat investasi dan negara asal perusahaan. Jika Indonesia tidak mengambil hak tersebut, negara asal perusahaan akan berhak mengambil pajak yang seharusnya menjadi hak Indonesia. "Indonesia punya hak pemajakan, negara investasi asal punya hak pemajakan. Kalau Indonesia tidak mengambil itu, maka negara asalnya boleh ngambil. Ya lebih baik kita ambil," jelasnya.
Rancangan Insentif untuk Menarik Investasi
Meski begitu, Suahasil menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang insentif tambahan agar perusahaan tetap tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengembangkan skema insentif baru dengan melibatkan pelaku usaha untuk menjaga minat investasi di tengah kebijakan GMT. Insentif tersebut dapat mencakup pembebasan biaya masuk untuk produk tertentu, penghapusan pajak untuk jenis barang tertentu, serta pembebasan pajak transaksi.
"Skema barunya macam-macam, berbagai macam yang kita desain. Nanti sambil jalan, bukan one-on-one dalam pengertian GMT dilakukan, lalu gantinya ini. Tapi banyak berbagai insentif yang kita berikan. Pembebasan biaya masuk untuk produk-produk tertentu, pembebasan pajak untuk jenis barang-barang tertentu, untuk transaksi, dan seterusnya. Jadi kita lakukan terus sesuai international commitment kita," tambah Suahasil.
Global Minimum Tax (GMT) adalah konsep di mana negara-negara sepakat untuk menetapkan batas minimum tarif pajak bagi perusahaan internasional. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah atau nol, sehingga memastikan perusahaan membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro, yang akan dikenakan pajak minimum global sebesar 15% mulai tahun pajak 2025.
Jika tarif pajak efektif kurang dari 15%, wajib pajak diharuskan melakukan pembayaran pajak tambahan paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Untuk kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu hingga 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Pada tahun pertama, pemerintah memberikan kelonggaran untuk pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir.
Sejak 31 Desember 2024, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur penerapan pajak minimum global yang akan mulai berlaku pada tahun pajak 2025.