Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan insentif diskon biaya layanan e-commerce sebesar 50 persen untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk lokal. Meskipun kebijakan ini belum diterapkan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa langkah tersebut tinggal selangkah lagi untuk direalisasikan.
Menurut Maman, penerapan diskon ini masih menunggu penyelesaian integrasi sistem dengan SAPA UMKM. Saat ini, proses integrasi teknis telah mencapai sekitar 95 persen. "Ya, terkait kebijakan insentif pemberian diskon 50% kepada usaha mikro dan kecil ya, dan dengan catatan yang memproduksi produk dalam negeri, itu kan sebetulnya sebuah bentuk upaya kita untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing terhadap usaha mikro dan kecil kita yang memang mereka beraktivitas di dalam berjualan di e-commerce," ungkap Maman dalam konferensi pers Road to Harbolnas 2026.
Tujuan Kebijakan Diskon
Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh UMK ketika memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce. Diharapkan, insentif ini dapat membuat produk lokal lebih kompetitif di tengah persaingan yang ketat di dunia digital. Maman menambahkan bahwa meskipun proses integrasi teknis dengan SAPA UMKM hampir selesai, pemerintah masih melakukan peninjauan terhadap jadwal pelaksanaan integrasi tersebut.
"Nah, sekarang sudah sampai pada tahap integrasi teknis. Memang kemarin sudah hampir final tapi ada beberapa yang lagi kita review terkait timeline waktunya saja, pada saat proses integrasi dengan sistem SAPA UMKM," jelasnya.
Proses Integrasi dan Monitoring UMK
Dengan tingkat penyelesaian yang mencapai 95 persen, pemerintah hanya menyisakan sekitar 5 persen tahapan sebelum sistem tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan ini. "Jadi tinggal tahapan itu saja, ya saya pikir udah 95%, tinggal 5% lagi, ada beberapa ini masalah timeline schedule aja pada saat proses integrasinya. Itu aja sih tinggal, di situ," kata Maman.
Maman juga menjelaskan bahwa SAPA UMKM akan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk memantau perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan secara daring. "Kenapa bagi Kementerian UMKM menjadi penting integrasi dengan sistem ini? Karena kami, kita pemerintah, berkepentingan untuk melakukan monitoring perkembangan setiap usaha mikro dan kecil yang dia berjualan di media online," tuturnya.
Data yang diperoleh nantinya akan digunakan pemerintah untuk menentukan dukungan yang lebih tepat bagi pelaku UMK. Dengan demikian, kebijakan diskon biaya layanan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keringanan biaya, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun basis data digital untuk UMK. "Dalam rangka nanti ke depan agar kita bisa memberikan treatment-treatment insentif yang tepat dalam men-support mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro kecil kita yang berjualan di e-commerce," pungkasnya.