Friday, 20 November 2026
Nasional

Inovasi Program Makan Bergizi Gratis dari PDIP untuk Pemberdayaan Lokal

PDIP mengusulkan pendekatan baru untuk program Makan Bergizi Gratis yang berfokus pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemer...

N
Nabila Safira Putri
31 October 2026 64 pembaca
Hasto PDIP Usul Hutan Bekas Karhutla Tak Boleh Dialihfungsikan Jadi Kebun Sawit
Hasto PDIP Usul Hutan Bekas Karhutla Tak Boleh Dialihfungsikan Jadi Kebun Sawit

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyiapkan alternatif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak bersifat sentralistik. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan konsep ini setelah menghadiri konsolidasi DPD PDIP Lampung pada Jumat malam, 30 Oktober 2026.

Hasto menekankan bahwa pelaksanaan program gizi ini seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang kaku dan terpusat dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pedagang kecil di tingkat masyarakat dilibatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Jadi bukan sebagai satu program yang didesain secara sentralistik, tapi dengan melihat keunikan daerah, melibatkan dengan kepala daerah, dan juga menggunakan warung-warung rakyat," jelas Hasto. Ia menambahkan bahwa gagasan ini berasal dari penyerapan aspirasi kader di tingkat bawah.

Hasto mengingatkan bahwa PDIP tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik, tetapi juga harus memberikan solusi konkret bagi masyarakat. "Dengan hasil survei yang mengekspresikan ketidakpuasan atas berbagai kebijakan, PDI Perjuangan dengan memperkuat akar rumput itu juga dapat memberikan jawaban-jawaban," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan tentang kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah monopoli harga bahan pangan melalui marketplace yang khusus untuk program Makan Bergizi Gratis. Marketplace ini akan diberi nama Loka MBG dan dikembangkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Nah, kami ingin membangun marketplace MBG, maka kami namakan Loka MBG," kata Sudaryono dalam presentasinya di Usmar Ismail Hall pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa SipLah adalah sistem informasi untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pendidikan.

Sudaryono menekankan bahwa hanya asosiasi dan koperasi peternak serta petani yang dapat bergabung dalam marketplace Loka MBG. Hal ini bertujuan agar mereka bisa menjual hasil produksi mereka langsung dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. "Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya, jadi asosiasinya langsung dijual dengan harga acuan pemerintah," jelasnya.

Menurut Sudaryono, mekanisme ini diharapkan dapat menghindari praktik monopoli bahan baku. Dengan cara ini, kebutuhan untuk program MBG dapat terpenuhi dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, harga dan pasokan pangan di rakyat, sehingga kita betul-betul bisa melindungi konsumen dan kita ikut berperan untuk kemudian mendukung produsen peternak dan petani kita," terangnya.

// Artikel Terkait