Friday, 20 November 2026
Finansial

Inisiatif Pemerintah untuk Pembebasan PPN Pekerja Outsourcing di Sektor Tekstil

Pemerintah berencana memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pekerja outsourcing di industri tekstil yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi...

A
Arga Pratama
23 September 2026 91 pembaca
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto Fakhri-Suara.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto Fakhri-Suara.com
suara.com Sumber: suara.com

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pekerja outsourcing di sektor tekstil yang berorientasi ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sedang dikaji untuk menangani fluktuasi volume pesanan yang bersifat musiman.

Rencana Kebijakan untuk Mengatasi Fluktuasi Pesanan

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai insentif ini dilakukan karena industri tekstil memiliki siklus produksi yang mengikuti permintaan dari pasar ekspor. "Jadi, itu insentif terkait dengan outsourcing. Jadi kalau misalnya industri tekstil kan mempunyai siklus yang tidak sama. Karena mereka kalau yang orientasi ekspor, itu ada pesanan winter, summer, autumn, fall, itu biasanya volumenya kan tidak sama," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.

Menurutnya, perbedaan dalam volume pesanan menyebabkan perusahaan tekstil memerlukan jasa outsourcing pada waktu-waktu tertentu. Saat ini, pemerintah sedang mengevaluasi fasilitas PPN untuk mendukung proses tersebut. "Sehingga pada saat volume tidak sama itu ada outsourcing. Nah, pada saat dia berproses sebagian outsourcing, itu lagi dibahas supaya PPN-nya mendapatkan fasilitas," tambahnya.

Percepatan Proses Restitusi PPN untuk Perusahaan Ekspor

Airlangga juga menyatakan bahwa pemerintah sedang membahas percepatan proses restitusi PPN bagi industri yang berorientasi ekspor. Selama ini, perusahaan ekspor biasanya mengajukan restitusi atas PPN yang telah dibayarkan. "Nah, restitusi ini diminta supaya apa, prosesnya tidak terlalu lama," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembahasan mengenai fasilitas ini telah dilakukan bersama Menteri Keuangan. Pemerintah sedang mengkaji bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada beberapa industri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan tadi. Hasilnya ya tadi, kita masih kaji dalam waktu dekat beberapa industri diberi kemudahan sesuai arahan Bapak Presiden," ungkapnya.

Airlangga berharap bahwa kebijakan ini dapat mulai diterapkan pada tahun ini. "Harapannya tahun ini (mulai diimplementasikan)," pungkasnya.

// Artikel Terkait