Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penghentian impor beras sebanyak 7 juta ton berkontribusi pada penurunan drastis harga beras global, yang memicu aksi protes dari para petani di berbagai negara penghasil beras.
Amran menjelaskan bahwa penurunan harga beras internasional terjadi akibat keputusan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor beras. Ia menyatakan bahwa Indonesia sebelumnya merupakan negara penghasil beras terbesar keempat di dunia dan juga merupakan importir beras terbesar selama periode 2023-2024. Namun, pada tahun 2025, Indonesia memutuskan untuk menghentikan impor beras. "Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, itu petaninya tertekan, bahkan demo," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai, Jakarta.
Dampak Penghentian Impor Beras
Amran menambahkan bahwa penghentian impor beras ini merupakan hasil dari keberhasilan program swasembada pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim bahwa pencapaian ini merupakan yang tercepat dalam sejarah dan telah diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di bawah naungan PBB. "Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kita diminta swasembada empat tahun tapi kita raih dalam waktu satu tahun. Dan ini adalah tercepat sepanjang sejarah," ungkapnya.
Amran juga menjelaskan bahwa hilangnya pasar Indonesia yang sebelumnya menyerap 7 juta ton beras berdampak langsung pada harga beras di pasar internasional, yang turun dari 660 Dolar AS menjadi 368 Dolar AS per ton. "Artinya dari Rp11.000 turun menjadi Rp5.000 di negara lain," jelasnya.
Protes dan Penyelundupan Beras
Lebih lanjut, Amran menyatakan bahwa anjloknya harga beras dan penumpukan pasokan di negara-negara produsen telah mendorong beberapa pemimpin negara asing untuk meminta Indonesia membuka kembali keran impor. Namun, permintaan tersebut ditolak demi melindungi kesejahteraan petani dalam negeri. "Kami sampaikan ke Bapak Presiden, 'Pak, ini tidak mungkin, karena ini melukai petani Indonesia 115 juta orang,'" terangnya.
Amran juga mengungkapkan bahwa penurunan harga beras global akibat penghentian impor oleh Indonesia telah menyebabkan meningkatnya aksi penyelundupan beras ke dalam negeri. "Ini harga beras menggiurkan. Kalau ekspor 1 juta, selundupkan 1 juta katakanlah karena pasti ada yang lolos yang belum kelihatan," jelasnya, menyoroti potensi keuntungan besar dari penyelundupan beras.