Friday, 20 November 2026
Finansial

Indonesia Diprediksi Menghadapi Krisis Kemiskinan pada 2027

Indonesia berpotensi mengalami peningkatan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2027, dengan 64% penduduknya teridentifikasi sebagai miskin menurut ukuran Bank Dunia.

I
Intan Permatasari
09 September 2026 101 pembaca
Tiga anak bermain burung di Pancoran Buntu 2, Jakarta, Selasa (7/9/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Tiga anak bermain burung di Pancoran Buntu 2, Jakarta, Selasa (7/9/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
suara.com Sumber: suara.com

Indonesia berisiko menghadapi masalah kemiskinan yang lebih serius pada tahun 2027. Ekonom senior, Prof. Ferry Latuhihin, menyatakan bahwa ukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang diterapkan oleh Bank Dunia menunjukkan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan data resmi pemerintah.

Ferry menyampaikan pendapatnya melalui saluran YouTube pada Rabu, 9 September 2026. Ia menegaskan bahwa metode yang digunakan oleh Bank Dunia berbeda dengan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sekitar 64% penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin berdasarkan ukuran pengeluaran yang ditetapkan oleh Bank Dunia, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data BPS yang mencatat kemiskinan di kisaran 8% hingga 9%.

Perbandingan Data Kemiskinan

“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ungkap Ferry. Ia menjelaskan bahwa indikator yang digunakan oleh Bank Dunia berfokus pada pengeluaran masyarakat, sehingga proporsi penduduk yang dianggap miskin menjadi lebih besar. “Ini ukuran World Bank, yaitu pengeluaran. 64% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin,” tambahnya.

Ferry kemudian membandingkan angka tersebut dengan data dari BPS. Ia mencatat bahwa BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia hanya sekitar 8% hingga 9%. “Sedangkan di dalam data, bukan, di dalam data menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8 sampai 9%. Tapi ini bedanya jauh sekali dengan data daripada World Bank, yaitu 64% dari total penduduk kita itu tergolong miskin,” tuturnya.

Pekerjaan dan Struktur Pendapatan

Perbedaan signifikan antara angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dan Bank Dunia menunjukkan adanya masalah dalam menilai kondisi ekonomi masyarakat hanya dari satu indikator. Ferry menilai bahwa ukuran berbasis pengeluaran perlu diperhatikan karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Coba bayangkan, Baraya. Dan itu memang kita lihat dari keadaan sehari-hari, kok, ya,” ungkapnya.

Menurut Ferry, situasi ini tidak terlepas dari struktur pendapatan dan pekerjaan di Indonesia. Banyaknya pekerja yang terjebak dalam sektor informal menjadi salah satu isu yang perlu dicermati. Ia mencatat bahwa hanya sekitar 40% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal, sementara 60% sisanya berada di sektor informal. “Kalau memang itu bisa dibenarkan, mungkin kita bisa pakai data selanjutnya itu bahwa buruh atau tenaga total dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu cuma 40%, Baraya. 60% itu berada di sektor informal,” pungkasnya.

Dominasi sektor informal ini menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Pekerja di sektor informal umumnya memiliki pendapatan yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga kemampuan belanja masyarakat dapat tertekan.

// Artikel Terkait