Dalam acara Rapimnas Kadin 2026, Hashim Djojohadikusumo menyoroti kelemahan yang ada pada petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, rasio penerimaan negara Indonesia yang hanya mencapai 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggal dibandingkan dengan Kamboja, Vietnam, dan India.
Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden RI Prabowo Subianto, berpendapat bahwa jika kinerja aparat pajak dan bea cukai dioptimalkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak mengalami defisit, melainkan bisa menghasilkan surplus hingga Rp 900 triliun. Ia menekankan bahwa saat ini rasio penerimaan negara Indonesia hanya berada di angka 12 persen dari total PDB yang mencapai Rp 25.000 triliun.
Ia juga membantah pandangan dari berbagai ekonom dan media asing yang menyebutkan bahwa kondisi fiskal Indonesia lemah. "Masalah fiskal kita yang selalu disorot oleh Financial Times, oleh Economist, oleh pengamat-pengamat, Indonesia lemah, Indonesia lemah, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya, yang harus kita efisienkan kita harus dorong," ujarnya dalam acara yang disiarkan secara virtual.
Hashim kemudian membandingkan kinerja aparat pajak Indonesia dengan negara-negara lain. Ia mencatat bahwa Kamboja, yang dianggap lebih miskin, mampu mencapai penerimaan negara hingga 18 persen dari total PDB. Vietnam bahkan dapat mencapai 23 persen, sementara India berada di angka 20 persen.
Jika aparat di Indonesia dapat bekerja secara optimal dan meniru rasio penerimaan Kamboja, Hashim menghitung akan ada tambahan penerimaan negara sebesar 6 persen. Dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 25.000 triliun, angka 6 persen tersebut setara dengan potensi tambahan penerimaan sebesar Rp 1.500 triliun setiap tahunnya.
Dari potensi tambahan Rp 1.500 triliun ini, pemerintah bisa menutupi defisit APBN yang saat ini berkisar antara Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun. Sisa dana dari penutupan defisit tersebut berpotensi menjadikan kas negara berbalik surplus. "Nah defisit APBN kita Rp 500 triliun kalau tidak salah, Rp 500-600 triliun. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja semestinya seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," tegasnya.