Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menunjukkan rasa marahnya terhadap oknum yang memperdagangkan kartu layanan transportasi umum gratis di platform media sosial. Ia menegaskan akan melakukan tindakan tegas jika ditemukan adanya keterlibatan dari pihak internal dalam praktik tersebut.
“Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas,” ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Transparansi dalam Sistem Transportasi
Pramono menekankan bahwa sistem layanan transportasi di Jakarta saat ini dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, termasuk dalam pengaturan kartu layanan gratis yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. “Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa praktik jual beli kartu fasilitas transportasi gratis tidak boleh dibiarkan, karena dapat merusak prinsip transparansi dalam pelayanan publik yang sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Temuan di Media Sosial
Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan adanya dugaan jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat. Kasus ini bermula dari unggahan pengguna di platform Threads dengan akun @lalaputriis yang menawarkan kartu Jakcard dengan fasilitas gratis naik Transjakarta (TJ), MRT Jakarta, dan LRT Jakarta selama satu tahun penuh.
Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan, "Peminatnya banyak bgt tp aku cuma punya 5 kartu. Dan itu masih otw semua karna harus di regist. Aku ganti ya sistemnya yg duluan tf yg dapet." Beberapa saat setelah itu, ia mengumumkan bahwa seluruh kartu tersebut telah terjual habis atau sold out.
