Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengajukan usulan agar pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diadakan secara serentak. Menurut Doli, pemisahan jadwal pemilu diperlukan agar isu pileg tidak tereduksi oleh persaingan yang ketat dalam pilpres.
Doli menjelaskan bahwa pengalaman pemilu serentak sebelumnya menunjukkan bahwa perhatian publik lebih terfokus pada persaingan calon presiden, sehingga isu calon anggota legislatif dan partai politik menjadi kurang diperhatikan. “Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres. Itu faktual,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
Oleh karena itu, Doli mengusulkan agar ketiga jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara terpisah. “Saya mengusulkan dan sepertinya diterima hampir difrima ya, bahwa kita tiga, punya tiga jenis pemilu, ya, harusnya tiga jenis pemilu itu dilaksanakan masing-masing, tidak diserentakkan. Pileg sendiri, pilpres sendiri, pilkada sendiri,” kata Doli.
Dia menawarkan pola yang mirip dengan pelaksanaan Pemilu 2004, di mana pileg dilaksanakan pada bulan April, diikuti dengan pilpres putaran pertama pada bulan Juli. Jika diperlukan, putaran kedua dapat dilakukan pada bulan September. “Pileg April, pilpres pertama Juli, kalau kemudian harus putaran kedua September,” jelasnya.
Doli percaya bahwa jeda waktu antara pemilu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon anggota legislatif dan partai politik sebelum memilih presiden. Ia juga menambahkan bahwa pemisahan jadwal tidak akan memperpanjang masa transisi pemerintahan. Menurutnya, anggota DPR hasil pileg dapat dilantik pada tanggal 1 Oktober, sementara presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober. “Kan DPR dilantik 1 Oktober, presiden dilantik 20 Oktober,” tutupnya.