Friday, 20 November 2026
Nasional

--- Golkar Usulkan Pemisahan Jadwal Pileg dan Pilpres untuk Fokus Isu ---

--- Partai Golkar mengusulkan agar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak dilaksanakan secara bersamaan. Usulan ini bertujuan agar isu pemilihan legislatif tidak terpinggirkan oleh dominasi...

I
Intan Permatasari
09 October 2026 83 pembaca
Peran sentral Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sangat terasa usai berhasil membawa Partai Golkar meraih suara cukup tinggi pada Pemilu 2024. Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. (Ist)
Peran sentral Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sangat terasa usai berhasil membawa Partai Golkar meraih suara cukup tinggi pada Pemilu 2024. Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. (Ist)
---TITLEEXCERPT--- Partai Golkar mengusulkan agar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak dilaksanakan secara bersamaan. Usulan ini bertujuan agar isu pemilihan legislatif tidak terpinggirkan oleh dominasi pilpres. ---CONTENT---

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengajukan usulan agar pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diadakan secara serentak. Menurut Doli, pemisahan jadwal pemilu diperlukan agar isu pileg tidak tereduksi oleh persaingan yang ketat dalam pilpres.

Doli menjelaskan bahwa pengalaman pemilu serentak sebelumnya menunjukkan bahwa perhatian publik lebih terfokus pada persaingan calon presiden, sehingga isu calon anggota legislatif dan partai politik menjadi kurang diperhatikan. “Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres. Itu faktual,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Oleh karena itu, Doli mengusulkan agar ketiga jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara terpisah. “Saya mengusulkan dan sepertinya diterima hampir difrima ya, bahwa kita tiga, punya tiga jenis pemilu, ya, harusnya tiga jenis pemilu itu dilaksanakan masing-masing, tidak diserentakkan. Pileg sendiri, pilpres sendiri, pilkada sendiri,” kata Doli.

Dia menawarkan pola yang mirip dengan pelaksanaan Pemilu 2004, di mana pileg dilaksanakan pada bulan April, diikuti dengan pilpres putaran pertama pada bulan Juli. Jika diperlukan, putaran kedua dapat dilakukan pada bulan September. “Pileg April, pilpres pertama Juli, kalau kemudian harus putaran kedua September,” jelasnya.

Doli percaya bahwa jeda waktu antara pemilu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon anggota legislatif dan partai politik sebelum memilih presiden. Ia juga menambahkan bahwa pemisahan jadwal tidak akan memperpanjang masa transisi pemerintahan. Menurutnya, anggota DPR hasil pileg dapat dilantik pada tanggal 1 Oktober, sementara presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober. “Kan DPR dilantik 1 Oktober, presiden dilantik 20 Oktober,” tutupnya.

// Artikel Terkait