Friday, 20 November 2026
Nasional

Golkar Desak Klarifikasi Terkait Pasal Pendidikan Gibran dalam PKPU

Partai Golkar mendesak Komisi II DPR untuk segera mengadakan rapat dengar pendapat guna membahas polemik mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan syarat pendidikan cal...

D
Dewi Kartika Lestari
12 October 2026 95 pembaca
Doli Kurnia Desak RDP dengan Penyelenggara Pemilu, Siap Buka Dugaan Penyisipan Pasal PKPU
Doli Kurnia Desak RDP dengan Penyelenggara Pemilu, Siap Buka Dugaan Penyisipan Pasal PKPU

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta agar pimpinan Komisi II DPR segera mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini menjadi sorotan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Doli mengklaim bahwa ketentuan mengenai pengecualian dokumen pendidikan tidak terdapat dalam draf resmi yang diterima oleh Komisi II DPR saat melakukan konsultasi mengenai penyusunan PKPU. Ia menyatakan kesiapannya untuk membuka dokumen dan rekaman yang dapat menjelaskan bagaimana pasal tersebut muncul.

“Saya juga minta sama teman-teman pimpinan Komisi II ya segera digelar saja RDP dengan semua penyelenggara pemilu. Kita tunjukkan ke publik mana sebetulnya yang disebut tidak selundupan dengan yang diselundupkan itu,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin.

Doli mengungkapkan bahwa awalnya ia hanya mengumpulkan data dan tidak berniat untuk mempublikasikan masalah ini. Namun, setelah namanya terlibat dalam perdebatan tersebut, ia merasa perlu untuk memberikan penjelasan berdasarkan dokumen yang dimilikinya.

“Saya tadinya sebetulnya berusaha untuk tidak terlibat, ya. Makanya saya cuma mempersiapkan aja data-data itu. Saya enggak mau buka,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Pasal 18 ayat (3) tidak ada dalam draf resmi yang diterima oleh Komisi II DPR dan tidak dibahas dalam rapat konsultasi. “Draf yang kami terima juga tidak ada itunya, ya, yang resmi kami terima,” jelas Doli.

Doli menjelaskan bahwa proses konsultasi penyusunan PKPU biasanya dimulai dengan surat permohonan dari KPU yang disertai dua lampiran. Lampiran pertama berisi daftar pasal yang diubah atau ditambahkan, sedangkan lampiran kedua adalah draf lengkap peraturan.

Ia menyatakan bahwa surat permohonan konsultasi yang diterima Komisi II DPR pada 15 September juga tidak mencantumkan ketentuan tersebut. Doli mengaku telah memeriksa kembali dokumen untuk memastikan bahwa pasal itu tidak terlewat dalam pembahasan.

“Surat yang pertama kami dapatkan tanggal 15 September permohonan ini, pasal itu tidak ada dalam ini. Gitu. Dan kita cek, kan tadi saya bilang saya waktu itu saya mau cari tahu, ya kan, khawatir lupa gitu. Dan memang di dalam rapat RDP-nya itu enggak ada dibahas soal itu,” ujarnya.

Doli juga menyatakan bahwa ia telah mengonfirmasi dokumen yang dimilikinya kepada beberapa pihak yang mengikuti uji publik. Menurutnya, ketentuan yang dipermasalahkan tidak tercantum dalam dokumen yang mereka miliki.

“Data yang kami punya dengan apa yang juga dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik, itu enggak ada pasal itu,” katanya.

Meskipun telah mengumpulkan dokumen tertulis, poin-poin pembahasan, dan rekaman video, Doli belum memberikan rincian kapan dan oleh siapa pasal tersebut diduga dimasukkan ke dalam PKPU. “Nah, masuknya di mana, nanti saya jelaskan, ya, di waktu dan ruang yang tepat,” ujarnya.

Doli juga menegaskan bahwa penyusunan PKPU merupakan kewenangan KPU. DPR dan pemerintah dilibatkan melalui mekanisme konsultasi untuk memastikan rancangan peraturan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

“Pembentuk PKPU itu adalah KPU. Pembentuk Perbawaslu itu adalah Bawaslu. Kami di DPR ini adalah pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Doli menilai penting untuk memberikan penjelasan mengenai proses kemunculan ketentuan yang menjadi perdebatan tersebut. Ia juga ingin perbedaan penjelasan antara dirinya dan mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dapat diperjelas melalui forum resmi.

Doli menyebutkan bahwa RDP dapat diadakan secara khusus atau disesuaikan dengan agenda Komisi II DPR. Ia juga menyampaikan bahwa Panitia Kerja RUU Pemilu dijadwalkan mulai bekerja pada 2 November, termasuk memanggil penyelenggara pemilu.

“Kalau kemudian apa namanya, ini dianggap sesuatu yang perlu harus diselesaikan, ayo. Kalau memang dianggap ini sesuatu yang biasa saja untuk diklarifikasi, ya saya tergantung saja. Kami sudah siap,” tutupnya.

// Artikel Terkait