Pemerintah Indonesia sedang merencanakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pekerja yang memiliki gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak akan terbebani oleh pajak penghasilan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, penyesuaian ini diperlukan karena batas PTKP yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan kenaikan upah minimum, terutama di daerah dengan UMP yang tinggi.
Airlangga menjelaskan, "Batas PTKP baru yang kita inginkan adalah untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," dalam pernyataannya di kantornya di Jakarta Pusat pada hari Jumat, 2 Oktober 2026. Saat ini, batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun, yang setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Dengan batas ini, pekerja yang mendapatkan gaji di atas jumlah tersebut masih dikenakan pajak penghasilan.
Contoh Penghitungan Pajak
Airlangga memberikan contoh mengenai pekerja di Jakarta yang menerima gaji sekitar Rp5 juta per bulan. Jika dihitung dalam setahun, penghasilan pekerja tersebut mencapai Rp60 juta. Dengan batas PTKP yang berlaku sebesar Rp54 juta, terdapat selisih Rp6 juta yang menjadi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. "PTKP kan kalau sekarang kan sekitar Rp54 juta (per tahun). Untuk mereka yang kerja di Jakarta dengan gaji misalnya sekitar Rp5 juta, nah itu kalau Rp5 juta kali 12 bulan kan Rp60 juta. PTKP-nya Rp54 juta, berarti sisanya Rp6 juta kan harus subjek kepada PPh," ungkapnya.
Perhitungan PTKP Baru
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan menghitung besaran PTKP yang baru dengan mempertimbangkan inflasi yang terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan angka baru untuk PTKP atau kapan peraturan tersebut akan mulai diterapkan.
Wacana mengenai kenaikan PTKP bukanlah hal yang baru. Pada bulan September 2025, kalangan buruh juga mengajukan usulan serupa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Saat itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar batas PTKP dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. "Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan," kata Said setelah pertemuan dengan Prabowo pada 1 September 2025.
Ketika usulan tersebut muncul, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka belum menerima informasi terkait usulan kenaikan PTKP tersebut dan belum memiliki rencana untuk melakukan revisi.