Friday, 20 November 2026
Finansial

Ekonom Ungkap 4 Kriteria Wapres yang Dibutuhkan Prabowo untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkap empat kriteria calon wakil presiden yang dibutuhkan Prabowo untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Kriteria tersebut meliputi kredibilitas di mata investor, kemampuan koordinasi, keselarasan kerja dengan presiden, serta integritas. Apindo juga menekankan pentingnya pemahaman ekonomi dan sektor riil.

D
dlilamndn
16 November 2026 56 pembaca
Ekonom dan pelaku usaha menilai calon wakil presiden perlu memiliki kompetensi ekonomi, kemampuan koordinasi, serta integritas untuk mendukung target pertumbuhan nasional.
Ekonom dan pelaku usaha menilai calon wakil presiden perlu memiliki kompetensi ekonomi, kemampuan koordinasi, serta integritas untuk mendukung target pertumbuhan nasional.

Jakarta – Pemilihan calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian, terutama terkait peran strategisnya dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, kursi wakil presiden disebut tengah menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo dikabarkan menyiapkan dua nama calon pengganti.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kondisi perekonomian nasional perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur wakil presiden berikutnya.

Menurutnya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi dalam tiga tahun ke depan. Karena wakil presiden tidak memiliki kewenangan eksekutif yang berdiri sendiri, efektivitas perannya sangat bergantung pada mandat yang diberikan presiden.

"Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif," ujar Yusuf kepada detikcom, Senin (16/11/2026).

Empat Kriteria Wapres untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Yusuf menguraikan empat kriteria yang dinilai penting dimiliki calon wakil presiden agar dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi.

1. Memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha dan investor

Calon wakil presiden perlu memiliki reputasi dan kompetensi yang dipercaya pelaku usaha, investor, serta pasar keuangan.

Di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan ruang fiskal, figur yang dinilai kompeten dapat membantu menjaga kepercayaan pasar sekaligus menekan premi risiko Indonesia. Hal ini berpotensi berpengaruh terhadap biaya pendanaan pemerintah maupun modal sektor swasta.

2. Mampu mengoordinasikan kementerian dan pemerintah daerah

Kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Yusuf menilai sejumlah persoalan ekonomi bukan semata-mata disebabkan kurangnya kebijakan, melainkan kendala dalam pelaksanaannya.

Hambatan tersebut dapat ditemukan dalam investasi, hilirisasi, perizinan, hingga program perlindungan sosial. Karena itu, wakil presiden diharapkan mampu membantu mempercepat pelaksanaan kebijakan dan menyelesaikan hambatan birokrasi.

3. Memiliki keselarasan kerja dengan presiden

Yusuf menilai hubungan kerja yang solid antara presiden dan wakil presiden diperlukan agar pendelegasian tugas berjalan efektif serta tidak menimbulkan dualisme pengambilan keputusan.

Namun, keselarasan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada loyalitas politik. Wakil presiden juga perlu memiliki perspektif dan keahlian yang dapat melengkapi kemampuan presiden.

4. Memiliki integritas dan kredibilitas personal

Integritas menjadi kriteria lain yang tidak kalah penting. Jabatan wakil presiden semestinya digunakan untuk memperkuat jalannya pemerintahan, bukan sekadar menjadi sarana akomodasi kepentingan politik.

"Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha," jelas Yusuf.

Apindo Tekankan Pemahaman Ekonomi dan Komunikasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, juga menyampaikan sejumlah kompetensi yang perlu dimiliki calon wakil presiden berikutnya.

Menurut Shinta, figur tersebut harus memahami persoalan ekonomi dan pembangunan, mampu mendukung koordinasi lintas sektor, serta memiliki kemampuan membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemahaman terhadap persoalan sektor riil juga dinilai penting, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," kata Shinta.

Latar Belakang Profesi Bukan Satu-satunya Penentu

Yusuf menilai latar belakang profesi calon wakil presiden tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Setiap bidang memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

Figur dari kalangan politisi, misalnya, memiliki modal politik untuk menjembatani komunikasi dengan DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Hal ini penting karena sejumlah kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.

Namun, terdapat risiko agenda elektoral menjelang 2029 ikut memengaruhi kebijakan. Keputusan pemerintah berpotensi lebih mempertimbangkan dampak politik daripada kebutuhan masyarakat. Selain itu, jabatan wakil presiden juga berisiko menjadi bagian dari akomodasi koalisi.

Sementara itu, figur profesional atau teknokrat ekonomi umumnya memiliki pemahaman kebijakan yang kuat dan dinilai lebih cepat memperoleh kepercayaan pasar karena relatif tidak terikat kepentingan elektoral.

Meski demikian, kelemahannya adalah keterbatasan modal politik. Tanpa dukungan politik yang cukup, gagasan dan kebijakan yang baik dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaan.

Adapun figur pengusaha berpotensi membawa pengalaman langsung dalam memahami hambatan dunia usaha, mempercepat eksekusi, serta memiliki jaringan bisnis yang dapat mendukung implementasi kebijakan.

Namun, latar belakang tersebut juga memiliki risiko konflik kepentingan. Karena itu, pemisahan kepentingan bisnis pribadi dan keterbukaan terhadap pengawasan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan.

"Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya," ujar Yusuf.

Rekam Jejak dan Integritas Perlu Diuji

Yusuf menegaskan bahwa pemilihan wakil presiden sebaiknya mengedepankan prinsip meritokrasi dengan indikator yang dapat diuji.

Ada empat hal yang menurutnya perlu diperhatikan, yakni rekam jejak dalam mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil terukur, pemahaman terhadap persoalan ekonomi makro dan fiskal, kemampuan politik untuk menggerakkan birokrasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan integritas personal.

Selain itu, potensi konflik kepentingan juga harus dapat dikelola secara terbuka.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, figur wakil presiden diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah, memperkuat koordinasi kebijakan, serta membantu menghadapi tantangan ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan nasional.


sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8754830/kriteria-wapres-yang-cocok-bantu-prabowo-genjot-ekonomi-jadi-8

// Artikel Terkait