Friday, 20 November 2026
Finansial

Dugaan Penipuan pada 25 Merek Beras Fortifikasi, Kerugian Konsumen Capai Rp89 Triliun

Kementerian Pertanian mengungkapkan adanya dugaan penipuan pada 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan label, berpotensi merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Pemerintah mengambil langk...

D
Dewi Kartika Lestari
15 September 2026 69 pembaca
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers bahas beras fortifikasi diduga lakukan penipuan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). [Suara.com/Fakhri]
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers bahas beras fortifikasi diduga lakukan penipuan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). [Suara.com/Fakhri]
suara.com Sumber: suara.com

Kementerian Pertanian mengungkapkan dugaan penipuan yang melibatkan 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label di Jakarta pada Selasa (15/9/2026). Praktik curang ini diperkirakan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen mencapai Rp89 triliun akibat perbedaan harga jual beras biasa yang sangat signifikan.

Pemerintah telah menginstruksikan penarikan produk, pencabutan izin, dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Dalam penjelasan Kementerian Pertanian, beberapa produk yang teridentifikasi antara lain Rojo Lele, Topi Koki, HOK-1, Maknyuss, Cantik Manis, Idola, Anak Raja, Induk Ayam, Sumo, AAA Wijaya Kusuma, Rasvit, Ikan Mas Cupang, 111 Golden Number, Pelikan, Wellfarm, Penari Bangkok, dan Nutri Rice dari BUMD DKI Food Station.

Temuan Beras Fortifikasi yang Tidak Sesuai

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa temuan ini merupakan bagian dari pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras di Indonesia. Temuan tersebut muncul setelah sejumlah produk diperiksa dan diuji di laboratorium. "Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ungkap Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta.

Amran menekankan bahwa beras yang seharusnya merupakan produk fortifikasi justru diduga hanya beras biasa, meskipun dipasarkan dengan label dan harga sebagai beras fortifikasi. Ia menambahkan bahwa temuan ini sangat serius karena beras fortifikasi ditujukan untuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok yang membutuhkan pemenuhan gizi. "Fortifikasi ini adalah untuk stunting, orang miskin, ibu hamil, menyusui, balita, bukan untuk penipuan oleh pemburu rente," tegasnya.

Selisih Harga yang Signifikan

Amran juga mengungkapkan bahwa terdapat beras yang dijual dengan harga mencapai Rp57.600 per kilogram, sementara harga wajar beras seharusnya sekitar Rp13.500 per kilogram. Hal ini menunjukkan adanya selisih harga hingga Rp44.100 per kilogram. "Yang tertinggi Rp57.000. Padahal begitu dicek, seharusnya harganya Rp13.000, karena beras biasa," jelas Amran.

Dalam materi yang dipaparkan Kementan, rata-rata selisih harga yang diduga merupakan penipuan mencapai Rp9.695 per kilogram. Pemerintah memperkirakan volume konsumsi beras fortifikasi mencapai sekitar 9,2 juta ton atau sekitar 30 persen dari total konsumsi nasional, sehingga potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp89 triliun.

Menanggapi nasib beras yang telah dipasarkan, Amran menyatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan tiga langkah. "Yang pertama, kami sudah perintahkan tarik. Yang kedua, cabut izinnya. Yang ketiga, diproses," ujarnya. Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menambahkan bahwa Satgas Pangan Bareskrim Polri telah melakukan asesmen terhadap standar keamanan, kandungan gizi, dan mutu pangan dari temuan beras tersebut. Polri juga akan melakukan pengujian ilmiah dan menelusuri rantai distribusi untuk menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana.

// Artikel Terkait