Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tantangan dalam ketahanan pangan masih menjadi fokus utama. Meskipun pemerintah telah memperkuat cadangan beras dan penyerapan hasil produksi dalam negeri, harga pangan yang terjangkau dan distribusi yang merata masih diperlukan.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya dapat diukur dari jumlah stok atau angka produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap konsumen dan pedagang pasar. Jakarta, dengan kebutuhan pangan yang besar, menjadi salah satu indikator penting karena pasokan bergantung pada distribusi dari berbagai daerah.
Faktor-faktor seperti stabilitas harga, kelancaran pasokan, dan keberlangsungan usaha pedagang sangat menentukan efektivitas kebijakan pangan. IKAPPI mengapresiasi kerjasama Perumda Pasar Jaya dan Bulog dalam memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta MinyaKita.
Namun, mereka juga menekankan perlunya evaluasi terhadap konsistensi pasokan, keterjangkauan harga, dan akses bagi pedagang kecil. Penguatan cadangan pangan tidak serta merta menjamin harga yang murah di tingkat konsumen, sehingga pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir.
Hal ini termasuk menjaga harga yang adil bagi petani tanpa mengorbankan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha pedagang. Jika ada masalah dalam distribusi atau ketidaksesuaian antara biaya pengadaan dan harga jual, evaluasi berbasis data sangat diperlukan.
IKAPPI DKI Jakarta mendukung kebijakan yang memperkuat kemandirian pangan, tetapi meminta pemerintah menggunakan momen evaluasi dua tahun pemerintahan ini untuk memperbaiki distribusi, pengawasan harga, dan perlindungan pasar rakyat.