Bareskrim Polri telah mengumumkan penetapan sembilan perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan laporan dari berbagai Polda di Kalimantan. Menurut Kombes Pol Pipit Subiyanto, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim, sembilan perusahaan tersebut terdiri dari tujuh yang berasal dari Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan.
Pipit menjelaskan bahwa saat ini terdapat sembilan tersangka yang telah ditetapkan, dengan rincian tujuh dari Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan. Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam kebakaran hutan, di mana hingga 13 Oktober 2026, terdapat 223 individu yang menjadi tersangka dari total 273 laporan polisi di 12 Polda.
Ia mengungkapkan bahwa total luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan mencapai 5.157,89 hektar. Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla ini mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan.
Pipit juga menyebutkan adanya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pengendalian kebakaran hutan dan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku karhutla, yang bisa mencapai 10 hingga 12 tahun penjara.
“Ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah metode yang murah dan mudah,” ujar Pipit. Ia menambahkan bahwa dampak dari karhutla sangat besar, sehingga pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka, baik secara individu maupun korporasi.
Lebih lanjut, Pipit menginformasikan bahwa saat ini terdapat 30 kasus individu yang masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, delapan kasus telah dihentikan penyelidikannya dan 181 kasus lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
“Dari 181 kasus yang sedang disidik, beberapa di antaranya sudah dalam proses penyempurnaan berkas, dan ada juga yang telah mencapai tahap penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum,” jelasnya. Untuk penegakan hukum terhadap perusahaan, Pipit menyebutkan bahwa terdapat 98 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan yang mengakibatkan luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.
Rincian laporan polisi tersebut meliputi Polda Kalimantan Barat dengan 33 laporan, Polda Sumatera Selatan 17 laporan, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan, Polda Kalimantan Selatan 11 laporan, Polda Kalimantan Timur tujuh laporan, Polda Riau enam laporan, Polda Kalimantan Utara tiga laporan, Polda Lampung tiga laporan, Polda Jambi dua laporan, Polda Kepulauan Bangka Belitung satu laporan, serta satu laporan dari Dittipidter Bareskrim Polri. Dengan demikian, total laporan polisi terkait penegakan hukum terhadap korporasi karhutla mencapai 98 laporan.