Friday, 20 November 2026
Nasional

DPRD Jakarta Minta Warga Tetap Tenang Terkait Deteksi Asap Kebakaran Hutan

Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai asap kebakaran hutan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ia juga menekankan pent...

D
Dimas Adhyaksa Putra
18 October 2026 83 pembaca
Ilustrasi kualitas udara Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ilustrasi kualitas udara Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengimbau pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan hati-hati, guna menghindari kepanikan di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa perlu ada perbedaan antara hasil deteksi sebaran asap di atmosfer dengan pengukuran konsentrasi polutan yang ada di permukaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hardiyanto di Jakarta pada hari Sabtu. Ia menjelaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengidentifikasi DKI Jakarta sebagai wilayah yang terpengaruh oleh sebaran asap karhutla berdasarkan pemantauan citra satelit pada tanggal 16 Oktober 2026.

Hardiyanto menegaskan bahwa laporan ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat pengelolaan kualitas udara, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain yang juga terdampak. “Udara bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak panik hanya karena adanya deteksi asap di atmosfer, namun tetap perlu waspada terhadap potensi dampaknya. “Pemerintah DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat,” tambahnya.

Hardiyanto juga meminta Pemprov DKI untuk menyiapkan prosedur mitigasi di berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, transportasi umum, dan layanan publik lainnya. Ia menjelaskan bahwa jika kualitas udara menurun secara signifikan, pengelola fasilitas harus memiliki pedoman untuk mengatur aktivitas luar ruangan, mengelola ventilasi, serta menggunakan alat penyaring udara jika diperlukan.

Di lingkungan sekolah, misalnya, kegiatan olahraga dan aktivitas luar ruangan harus disesuaikan dengan informasi resmi mengenai kualitas udara. Selain itu, fasilitas kesehatan juga perlu memperkuat edukasi mengenai pencegahan paparan polutan dan memastikan masyarakat mengetahui akses layanan kesehatan yang tersedia.

Hardiyanto menekankan pentingnya rencana aksi yang terukur dan evaluasi berkala. Menurutnya, penanganan masalah kualitas udara tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan atau rapat koordinasi. “Tetapi harus disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang efektif,” jelasnya.

Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto berkomitmen untuk mendorong pengawasan terhadap tindakan pemerintah daerah dalam menangani masalah kualitas udara dan memitigasi dampak dari karhutla. “Keberhasilan penanganan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat dan mengurangi risiko paparan polutan,” katanya.

Sebelumnya, BMKG menjelaskan bahwa pemantauan citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, namun belum memberikan gambaran langsung mengenai konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup oleh masyarakat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pergerakan asap di Pulau Jawa bergerak menuju tenggara hingga barat, sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau hanya berada di lapisan atmosfer atas.

// Artikel Terkait