Komisi IX DPR memberikan dukungan terhadap inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menghibahkan sepeda motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer di berbagai wilayah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, yang menilai bahwa langkah tersebut akan mengoptimalkan penggunaan aset yang telah dibeli dengan anggaran negara.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ungkap Yahya.
Masalah Pengadaan Motor Listrik
Walaupun mendukung pengalihan aset, Yahya menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak setuju dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG. Ia berpendapat bahwa kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil para pengelola dapur yang tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam tugas mereka.
Politikus dari Partai Golkar ini juga mencatat bahwa Komisi IX tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi terkait proyek pengadaan motor listrik, yang membuat pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana menjadi tidak optimal. Selain itu, ia juga mengkritik proses pengadaan yang dianggap tidak profesional, di mana perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual yang memadai. Yahya bahkan menyoroti adanya indikasi penggelembungan harga dalam pengadaan tersebut.
Komitmen BGN untuk Optimalisasi Aset
Meski terdapat berbagai kritik, Yahya tetap menghargai komitmen Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang sudah ada. Agustina menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya, dan meskipun ingin memaksimalkannya untuk guru honorer, BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai langkah hukum dan administrasi yang diperlukan.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," jelas Agustina setelah rapat di Kompleks Parlemen.
Agustina menekankan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan tidak hanya pada motor listrik, tetapi juga pada seluruh barang dan perangkat teknologi informasi yang dibeli pada tahun 2025, termasuk laptop, Internet of Things (IoT), dan kamera CCTV. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan aset ini merupakan bagian dari strategi BGN untuk efisiensi anggaran di tahun 2026.
Dengan memanfaatkan barang yang sudah ada, BGN memastikan bahwa pengadaan baru untuk fungsi serupa akan dihapus dari anggaran. "Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," tutup Agustina.
