Friday, 20 November 2026
Nasional

Doli Minta Komisi II Selidiki Kontroversi Pasal PKPU Terkait Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta agar Komisi II menelusuri secara terbuka polemik mengenai Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Ra...

A
Arga Pratama
09 October 2026 81 pembaca
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Komples DPR/MPR. (Liputan6/Ady Anugrahadi)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Komples DPR/MPR. (Liputan6/Ady Anugrahadi)

Ahmad Doli Kurnia, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menginginkan agar Komisi II melakukan penelusuran terbuka terhadap polemik yang muncul dari Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini menjadi sorotan setelah kuasa hukum Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, mempertanyakan validitas ijazah Gibran Rakabuming Raka terkait kelulusan pendidikan menengah di luar negeri.

Doli, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, mengungkapkan bahwa ia masih mencari informasi mengenai latar belakang munculnya Pasal 18 ayat 3 tersebut. Ia menegaskan bahwa ketentuan ini tidak ada dalam pembahasan awal PKPU yang dilakukan bersama Komisi II.

"Ya ini yang nanti kemudian harus dibuktikan, ya. Saya juga sedang mencari tahu," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan bahwa saat memimpin Komisi II, pembahasan PKPU Pilpres dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama berlangsung pada bulan September sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Setelah putusan tersebut, KPU kembali berkoordinasi dengan DPR melalui Komisi II untuk melakukan penyesuaian terhadap PKPU. "Kemudian setelah Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi, KPU mengajukan konsultasi lagi dengan DPR, dalam hal ini Komisi II, untuk merubah pasal itu," jelasnya.

Namun, Doli menegaskan bahwa pembahasan lanjutan hanya berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK mengenai perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. "Jadi sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu nggak ada," tambahnya.

Dia menekankan bahwa hingga saat ini, ia belum menemukan Pasal 18 ayat 3 dalam materi PKPU yang dibahas oleh Komisi II. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa proses munculnya ketentuan tersebut perlu diklarifikasi agar masalah ini dapat dipahami dengan jelas. "Makanya menurut saya kalau memang ingin terang benderang, ya Komisi II tinggal panggil aja," tegasnya.

Doli juga menyatakan bahwa Komisi II dapat meminta penjelasan langsung dari KPU mengenai proses penyusunan ketentuan tersebut, termasuk siapa yang mengusulkan dan bagaimana proses pembahasannya. "Kalaupun misalnya ada dugaan, ya dugaan tadi pasal itu tiba-tiba ada, nah kita cari tahu kenapa itu sampai ada," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa ia belum mengambil kesimpulan terkait dugaan tersebut dan masih melakukan konfirmasi dengan berbagai pihak, termasuk sekretariat DPR yang terlibat dalam pembahasan PKPU saat itu. "Saya lagi konfirmasi ke mana-mana ya, termasuk teman-teman di sekretariat, karena waktu itu yang kita bahas murni hanya soal perubahan putusan Mahkamah Konstitusi yang tentang umur 40 itu. Tidak ada yang lain," tutup Doli.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto juga mempertanyakan keberadaan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang dinilai mengecualikan bukti kelulusan pendidikan menengah bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

// Artikel Terkait