Friday, 20 November 2026
Finansial

DJP Terungkap Bermain, Menteri Keuangan Siap Pecat Pegawai Nakal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan kolusi di Direktorat Jenderal Pajak yang memungkinkan perusahaan nakal lolos dari kewajiban pajak selama bertahun-tahun. Sekitar 40 perus...

D
Doni Setiawan
28 August 2026 84 pembaca
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan permainan orang dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuat sejumlah perusahaan nakal bisa bertahun-tahun lolos dari pemeriksaan dan kewajiban membayar pajak. Foto ANTARA.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan permainan orang dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuat sejumlah perusahaan nakal bisa bertahun-tahun lolos dari pemeriksaan dan kewajiban membayar pajak. Foto ANTARA.
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan praktik kolusi di dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memungkinkan sejumlah perusahaan nakal untuk menghindari pemeriksaan dan kewajiban membayar pajak selama bertahun-tahun. Purbaya menegaskan bahwa pegawai DJP yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut akan menghadapi sanksi tegas, termasuk pemecatan dalam waktu dekat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya di kantornya yang terletak di Jakarta Pusat pada hari Jumat, 28 Agustus 2026, saat membahas langkah-langkah penanganan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki tunggakan pajak. Ia menyebutkan bahwa terdapat perusahaan baja yang telah beroperasi selama puluhan tahun tanpa pernah tersentuh oleh pemeriksaan pajak secara menyeluruh. Menurutnya, situasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu di dalam otoritas pajak.

“Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan berarti ada yang main memang,” ujar Purbaya. Ia juga menyatakan bahwa ia telah mengantongi nama-nama pegawai internal DJP yang diduga terlibat dalam kolusi dengan para pengusaha tersebut. “Iya dalam waktu dekat dipecatin,” tegasnya.

Pemerintah Menyasar Perusahaan Pengemplang Pajak

Sementara itu, pemerintah saat ini telah mengidentifikasi sekitar 40 perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak. Purbaya mengungkapkan bahwa nilai kewajiban pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah dihitung dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menagih utang pajak tersebut. Namun, ia mengakui bahwa proses penagihan masih menghadapi kendala di dalam DJP, yang dinilai berjalan lambat.

“Sudah dihitung utang pajaknya berapa. Lagi nagih-nagihin. Kendalanya ya di pajak masih lambat aja,” jelasnya. Upaya pemerintah untuk menagih utang pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik pengemplangan yang merugikan negara.

// Artikel Terkait