Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan DS, yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan komoditas nikel untuk periode 2017 hingga 2020. Kerugian negara yang ditaksir berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai sekitar Rp 401 miliar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan ekspos. "Dari hasil ekspos, tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta yaitu tersangka DS, selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020," jelas Anang dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung.
DS diduga melakukan pelanggaran hukum dengan mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yang merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dugaan ini berkaitan dengan penggunaan dokumen uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, serta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diduga diterbitkan melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anang juga menyatakan bahwa untuk memuluskan kegiatan tersebut, tersangka diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara serta pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan. "Untuk melancarkan kegiatan tersebut, tersangka juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan," ungkapnya.
Menurut hasil penghitungan BPKP, tindakan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 401 miliar. "Berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 401 miliar," tambah Anang.
Selama proses penyidikan, Kejagung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI sebesar Rp 401 miliar. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang hasil penggeledahan senilai USD 120.400 dan Rp 6,21 miliar, serta menerima pengembalian uang yang diduga terkait dengan suap sebesar Rp 1,27 miliar.
DS diduga melanggar sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Anang menginformasikan bahwa DS ditahan selama 20 hari, mulai dari 15 Oktober hingga 3 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
"Tersangka DS dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 15 Oktober sampai dengan 3 November 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Anang.
Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan PT CNI dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam perkembangan kasus, kerugian negara dilaporkan mencapai Rp 401,65 miliar. Anang menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 116 saksi dan tiga ahli, yang tertuang dalam surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus tertanggal 25 September 2026.
"Berdasarkan hasil ekspos, tim penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan empat orang saksi sebagai tersangka," kata Anang. Tiga orang yang disebutkan adalah BS, NRH, dan MHI, dengan satu orang lainnya belum memenuhi panggilan penyidik saat pengumuman penetapan tersangka.