Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginformasikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2026 mencapai Rp 235 triliun, yang setara dengan 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini, Purbaya menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan kementerian dan lembaga (K/L) yang akan meminta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) secara signifikan, mengingat defisit yang masih dalam kendali.
Kekhawatiran Permintaan Anggaran Tambahan
Purbaya mengungkapkan rasa senangnya karena defisit APBN masih dapat dikendalikan, namun di saat yang sama merasa cemas jika K/L mengetahui bahwa defisit hanya mencapai 0,91 persen, yang dapat memicu permintaan ABT dalam jumlah besar. "Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian lembaga tahu kita baru defisit 0,91, nanti lagi kita akan menerima ABT besar-besaran mungkin ya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Prioritas Program yang Sudah Disetujui
Untuk menghindari pengajuan anggaran tambahan yang tidak perlu, Purbaya menyatakan bahwa Kemenkeu akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan K/L terkait. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan program-program yang telah disetujui sebelumnya. "Jadi yang ABT-ABT baru mungkin akan kita lihat. Kita diskusikan seperti apa. Tapi kan kita utamakan yang program-program yang sudah ada aja," tambah Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa ABT tidak termasuk dalam APBN yang telah dibahas dengan DPR, sehingga setiap permintaan anggaran tambahan akan ditinjau secara hati-hati. "Anggaran belanja tambahan kan enggak dimasukkan di APBN sebelumnya. Jadi itu mungkin kita akan lihat case by case kalau enggak penting banget, ya nggak usah," jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Kemenkeu berupaya untuk menjaga kestabilan fiskal sambil tetap mendukung program-program yang telah direncanakan.