Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajukan usulan mengenai dana cadangan daerah yang mencapai Rp 5,6 triliun. Usulan ini disampaikan dalam responnya terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD DKI mengenai Raperda Pembentukan Dana Cadangan Daerah.
Pramono menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk mendanai sepuluh proyek tahun jamak di anggaran 2027. Pernyataan ini disampaikan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dana cadangan sebesar Rp 5,6 triliun ini akan dialokasikan untuk berbagai proyek strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pengendalian banjir, pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas. Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI akan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung proyek-proyek tersebut.
“Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang perlu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ungkap Pramono. Mengenai tingkat bunga obligasi daerah, ia menyebutkan bahwa nilai tersebut akan ditentukan saat proses pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Penetapan ini nilainya sangat bergantung pada kondisi pasar modal saat penawaran umum, serta hasil pemeringkatan atau rating Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelasnya. Pramono juga memastikan bahwa kewajiban pembayaran bunga obligasi akan dianggarkan secara terpisah dalam APBD setiap tahun hingga jatuh tempo.
Ia menjamin bahwa pengelolaan Dana Cadangan Daerah akan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. “Mekanisme pengelolaan serta pengawasan Dana Cadangan Daerah ini dapat kita dalami dan sepakati pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemprov, dan tidak mengesampingkan kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat Jakarta,” tandas Pramono.