Friday, 20 November 2026
Finansial

Cara Masyarakat Mengajukan Protes Jika Data Desil Tidak Akurat

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan protes terkait ketidakakuratan data desil kesejahteraan hingga pertengahan September 2026.

A
Arga Pratama
31 August 2026 97 pembaca
Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mempersilahkan masyarakat protes jika data desil salah. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih].
Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mempersilahkan masyarakat protes jika data desil salah. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih].
suara.com Sumber: suara.com

Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli, mengungkapkan bahwa masyarakat dapat mengajukan protes melalui fasilitas Cek Bansos yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hingga pertengahan September 2026. Jika mengalami kesulitan, masyarakat disarankan untuk mengunjungi kantor kelurahan setempat guna mendapatkan bantuan dalam mengisi formulir sanggahan terkait data kesejahteraan.

Proses Verifikasi Data

BPS akan melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh masyarakat selama tiga bulan sebelum merilis pembaruan data desil kesejahteraan secara berkala. Zulkipli menambahkan bahwa masyarakat yang merasa belum terdata dapat menghubungi kantor BPS untuk melakukan pendataan. "Mudah-mudahan bagi yang belum terdata, itu nantinya akan bisa kita lakukan pendataan," ujarnya saat memberikan keterangan di Balai Kota, Jakarta, pada Senin (31/8/2026).

Panduan Mengajukan Protes

Zulkipli menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor BPS untuk menyampaikan keberatan terhadap data desil. Mereka dapat meminta bantuan dari pihak kelurahan untuk mengisi formulir yang terdapat di situs web cekbansos.kemensos.go.id. "Kenapa datang harus ke kelurahan? Karena di sana ada fasilitasnya dan kita bisa bertanya dan membantu," tuturnya, menekankan peran penting kelurahan dalam proses ini.

Setelah proses verifikasi selesai, BPS akan menerbitkan pembaruan data desil setiap tiga bulan. "Jadi ada fasilitasnya," tambahnya, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan akurasi data kesejahteraan.

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam melaporkan ketidakakuratan data dan memastikan bahwa informasi yang tercatat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

// Artikel Terkait