Friday, 20 November 2026
Nasional

--- Bupati Bogor Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif Pajak ---

--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk pemeriksaan terkait dugaan pemotongan insentif bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. ---

A
Aryani Sarasvati
31 October 2026 59 pembaca
Bupati Bogor Rudy Susmanto. Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan
Bupati Bogor Rudy Susmanto. Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan
---TITLEEXCERPT--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk pemeriksaan terkait dugaan pemotongan insentif bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. ---CONTENT---

Pada 29 Oktober 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemkab Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan ini fokus pada dugaan praktik pemotongan insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah. "Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor," ungkap Budi kepada media di Jakarta pada 30 Oktober 2026.

Kasus ini bermula dari klarifikasi KPK terhadap informasi yang beredar di masyarakat pada 20 Agustus 2026, di mana KPK menegaskan tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor. Namun, sehari setelahnya, KPK mengungkapkan telah mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di Pemkab Bogor.

Penyelidikan tersebut kemudian ditingkatkan menjadi tahap penyidikan dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kabupaten Bogor, yang diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Selain kasus pemotongan upah pungut, KPK juga sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam penyidikan yang dilakukan dengan sprindik umum tersebut.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor pada 27 Agustus 2026, dan keesokan harinya, penyidik juga menggeledah kantor Disdik Kabupaten Bogor.

// Artikel Terkait