PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, mengungkapkan kesiapan untuk mendukung inisiatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Langkah ini dianggap krusial untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan, serta memastikan masyarakat terhubung dengan ekosistem keuangan formal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rekening perbankan dan meminta beberapa bank, termasuk BRI, untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Penggunaan QRIS juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem transaksi digital ini.
Komitmen BRI untuk Mendukung Arahan Presiden
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa BRI siap mendukung arahan Presiden dan akan berkoordinasi dengan pemerintah serta semua pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasinya. “BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ungkap Hery.
Hery menambahkan bahwa perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah. Dengan semakin terkoneksinya masyarakat dengan sistem perbankan, penyaluran program pemerintah di masa depan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan penjelasan Menko Perekonomian bahwa berbagai program pemerintah ke depan dapat disalurkan melalui rekening yang disiapkan untuk masyarakat.
Data dan Infrastruktur BRI dalam Mendukung Akses Keuangan
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat tersebut, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 93,62% dan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57%. Sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI memiliki kapabilitas dan infrastruktur yang mendukung perluasan akses layanan keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual.
BRI didukung oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, dan 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, serta ekosistem digital melalui super app BRImo yang telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna hingga triwulan II 2026. Kombinasi antara jaringan fisik, agen, dan kanal digital ini menjadi kekuatan BRI untuk menjangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap kantor bank dan layanan keuangan formal.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.
Lebih jauh, Hery menyatakan bahwa perluasan akses harus diiringi dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan dan semakin terbiasa bertransaksi secara digital. Dengan demikian, kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing nasabah.
Hery juga menilai bahwa perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar peluang untuk membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi. Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan dana, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rekam jejak transaksi yang mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Di sisi lain, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah menyampaikan bahwa penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional. “BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutup Hery.