Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dalam laporan yang diakses pada Senin (21/9/2026), BPK mencatat bahwa pengawasan terhadap rumah subsidi belum berjalan dengan baik, sementara ratusan unit rumah tercatat belum digunakan sebagai tempat tinggal.
Temuan Penting dari BPK
Hasil pemeriksaan ini merupakan bagian dari evaluasi kepatuhan atas pengelolaan dana FLPP untuk tahun 2024 hingga semester I 2025 yang melibatkan BP Tapera serta instansi terkait. Dana FLPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah, bertujuan untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, masalah pengawasan di lapangan mengancam pencapaian tujuan tersebut.
BPK mencatat bahwa pengendalian BP Tapera dalam memantau penggunaan rumah subsidi belum efektif dan terintegrasi. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 543 unit rumah yang belum dimanfaatkan. Selain itu, terdapat 899 rumah yang tidak dilengkapi dengan stiker atau plat KPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Implikasi dari Masalah Pengawasan
Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian mengenai tingkat keterhunian rumah subsidi. BPK juga mencatat adanya potensi bahwa rumah subsidi tidak digunakan oleh pemilik yang sah atau malah digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini menjadi perhatian serius karena FLPP menggunakan dana APBN yang seharusnya ditujukan untuk membantu MBR mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Kelemahan dalam pemantauan ini menyulitkan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, BPK mengidentifikasi dua temuan utama, yaitu satu kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI) dan satu ketidakpatuhan dengan total nilai mencapai Rp1,26 miliar. BPK merekomendasikan agar Komisioner BP Tapera mengintegrasikan dan mengimplementasikan sistem informasi yang lebih baik untuk memperkuat pemantauan keterhunian rumah.