Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam acara Asistensi Pertumbuhan Ekonomi yang bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, pada Senin (2/11/2026), Bima menekankan perlunya perencanaan yang baik.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih berbasis data dan cermat.
Menurut Bima, Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, dan hal ini perlu diterjemahkan ke dalam strategi serta langkah-langkah konkret. Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat penting dalam mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” jelasnya.
Bima juga menekankan bahwa bonus demografi adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat. Dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhan generasi muda.
Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa arah pembangunan harus sejalan dengan Asta Cita, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan yang ramah lingkungan atau green jobs.
Dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu mempertimbangkan perkembangan pasar kerja dan peluang ekonomi di masa depan. Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” tambahnya.
Untuk meningkatkan nilai tambah produksi daerah, Bima memberikan contoh tentang pengembangan hilirisasi. Komoditas yang awalnya dipasarkan sebagai bahan mentah dapat diolah lebih lanjut untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar, meningkatkan ekspor, dan menambah kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Di akhir paparannya, Bima mengajak para kepala daerah untuk mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan dalam menyusun strategi, dan kedalaman perencanaan pertumbuhan ekonomi. Dia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” ungkapnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.