Ruben Onsu telah melaporkan dugaan peretasan dan akses ilegal terhadap akun serta alamat surel yang berkaitan dengan data pribadi putranya, Betrand Peto, pada 11 Oktober 2026. Betrand turut mendampingi Ruben saat melapor ke Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa laporan ini dibuat berdasarkan surat kuasa resmi dari Betrand. "Klien kami, Ruben Onsu, atas kuasa yang dia terima dari anaknya, BP, ya, dan pada waktu pelaporan BP juga ikut menemani Ruben Onsu, dan didampingi oleh tim kuasa hukum dari kantor ini, telah membuat laporan," ungkap Minola kepada wartawan.
Minola menyebutkan bahwa masalah ini bermula ketika Betrand terkejut mendapati data dan dokumen pribadinya yang tersimpan di akun miliknya tersebar di media sosial tanpa izin. Hal ini mendorong Betrand untuk memeriksa aktivitas akunnya guna mencari tahu siapa yang terakhir kali mengakses data pribadinya.
"Ada suatu mekanisme yang dilakukan oleh BP ketika dia kaget, karena data-data pribadinya yang tidak pernah di-share ke siapapun itu tiba-tiba terpublikasi di media sosial atau di ruang publik. Dan oleh karena itu, dia melakukan pengecekan, siapa orang terakhir yang masuk ke dalam datanya dia," jelas Minola.
Setelah melakukan penelusuran dan upaya pemulihan akun, Betrand menemukan adanya keterkaitan dengan alamat surel yang diduga digunakan untuk mengakses akunnya secara ilegal. Menurut Minola, temuan ini menjadi salah satu dasar laporan yang diajukan.
Betrand juga mengenali dua nomor telepon yang tercatat dalam penelusuran tersebut sebagai nomor yang, menurut pengetahuannya, digunakan oleh Sarwendah. "Dari situ semuanya terungkap. Bahwa ternyata selama ini data akunnya itu ada keterkaitan atau keterpautan dengan email yang tadi disebutkan sebagai email yang patut diduga meretas dan kita laporkan," tambah Minola.
Minola menyebutkan dua nomor telepon yang dimaksud, yaitu 0817-654-5555 dan 0817-6666-499, yang diakui Betrand sebagai nomor telepon Sarwendah. Keterangan dari Betrand dianggap sangat penting untuk membantu penyidik dalam mendalami dugaan akses ilegal terhadap akun dan penyebaran data pribadinya.
Laporan yang diajukan terdaftar dengan nomor STTLP/B/7627 pada 11 Oktober 2026. Minola mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. "Untuk illegal access itu, ancamannya itu 6 tahun. Ya, maksimum 6 tahun. Dan kemungkinan karena ancamannya di atas 5 tahun, ini tidak akan ada RJ (Restorative Justice). Tidak bisa damai," ucap Minola.
Namun, dugaan peretasan dan akses ilegal tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Keterkaitan alamat surel dan nomor telepon yang disebutkan dalam laporan juga harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.