Friday, 20 November 2026
Finansial

Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran, 36.460 Penerima Terdaftar Selama 18 Tahun

Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial pemerintah tidak tepat sasaran, dengan banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat.

A
Aryani Sarasvati
11 September 2026 78 pembaca
Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan (tengah) mengungkapkan banyak bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih].
Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan (tengah) mengungkapkan banyak bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih].
suara.com Sumber: suara.com

Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan hasil kajian dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan bahwa sekitar 45 persen dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah diduga tidak tepat sasaran. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk perlindungan sosial, masalah ketidaktepatan sasaran menjadi kendala dalam memaksimalkan dampak anggaran tersebut terhadap pengentasan kemiskinan.

Tenaga Ahli Kemensos, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa dari total anggaran perlindungan sosial yang mendekati Rp504 triliun, sekitar Rp78 triliun dialokasikan untuk program-program di bawah Kemensos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako. "Hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional ditengarai 45 persen miss-target. Yang sisanya 55 persen sesuai desil," ungkap Andi dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Masalah Penerima Bansos yang Berkepanjangan

Andi juga menyoroti masalah lain dalam penyaluran bansos, yaitu banyaknya penerima yang telah mendapatkan bantuan dalam waktu yang sangat lama. Setelah melakukan analisis data, ditemukan sekitar 4,5 juta orang yang telah menerima bansos lebih dari lima tahun, dan sebanyak 36.460 orang tercatat menerima bantuan selama lebih dari 18 tahun.

Sementara itu, masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok terlantar, namun mereka tidak terdaftar dalam sistem dan tidak menerima bantuan. "Di luar DTKS, ada yang mereka membutuhkan seperti lansia, disabilitas, terlantar, gara-gara tidak masuk data mereka tidak terima bansos," jelas Andi.

Perbaikan Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Masalah ini menunjukkan tingginya tingkat exclusion error, yaitu kesalahan dalam penentuan penerima bantuan yang seharusnya berhak tetapi terlewat dari sistem. Untuk meningkatkan efektivitas anggaran perlindungan sosial, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam menentukan sasaran penerima bantuan.

Melalui DTSEN, pemerintah mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam beberapa desil. Penerima bantuan diprioritaskan kepada mereka yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4. Andi menambahkan, sebelum penerapan DTSEN, penerima PKH dan bantuan Sembako tersebar di seluruh kelompok desil, termasuk 64.000 penerima yang berada di Desil 10.

"Dulu, kuartal I Tahun 2025 kita masih pakai DTKS. Penerima PKH dan penerima sembako itu tersebar di keseluruhan desil. Desil 1 ada 2 juta, bahkan Desil 10 ada 64.000 orang yang menerima bansos," pungkasnya.

// Artikel Terkait